Manokwari, TP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Jangka Pendek Daerah (RPJPD) 2025-2045, di Kantor Bupati Manokwari, Kamis (11/12/2025).
Dalam Musrenbang RPJDP ini Pemkab turut merumuskan arah kebijakan dan pembangunan di tahun 2026. Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan, RPJPD Kabupaten Manokwari 2025-2045 mengacu kepada RPJP Nasional yang mengusung visi Indonesia Emas 2045.
Dimana terdapat 8 misi yang diemban, diantaranya; mewujudkan transformasi sosial, mewujudkan transformasi ekonomi, wewujudkan transformasi tata kelola, dan memantapkan supremasi hukum, serta beberapa lainnya.
Hermus mengungkapkan, Pemkab juga mengusung visi Manokwari emas 2045. Selama kurun waktu 20 tahun ke depan, Manokwari diharapkan dapat menjadi pusat kebudayaan, pusat pendidikan serta pusat kegiatan sosial dan budaya yang terkemuka di tanah Papua.
Hermus membeberkan, pembangunan Manokwari saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan nyata yang berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, antara lain: tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, terutama pada kelompok masyarakat asli Papua di kampung, distrik dan kawasan kumuh perkotaan.
Rendahnya kualitas dan daya saing SDM akibat keterbatasan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, masih tingginya angka prevalensi stunting, belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja lokal, perempuan dan perlindungan anak serta kepemudaan.
Keterbatasan dan kesenjangan infrastruktur antar wilayah, terutama konektivitas jalan dan pelayanan dasar di distrik dan kampung.
Lemahnya daya saing dan produktivitas ekonomi lokal, termasuk keterbatasan kapasitas umkm, koperasi, serta minimnya akses terhadap pembiayaan dan pasar.
Degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko bencana, seperti banjir, longsor, dan pencemaran lingkungan akibat tata ruang yang belum terkendali. Belum optimalnya tata kelola dana Otonomi Khusus Papua dalam menjangkau kelompok masyarakat asli secara adil dan berkelanjutan.
“Untuk menjawab permasalahan tersebut, sudah selayaknya pembangunan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial,” ungkapnya.
Dijelaskannya, pendekatan perencanaan pembangunan bersifat komprehensif dan terpadu untuk memastikan perencanaan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah, dan memperhatikan konteks keruangan serta keterkaitan antar wilayah.
Pembangunan kewilayahan menjadi sangat penting dalam pembangunan jangka panjang karena bukan saja pembangunan diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat namun juga didasarkan kepada potensi yang ada di wilayah tersebut.
Ia menambahkan, secara jangka panjang terdapat 5 aspek pembangunan menjadi pokok pikiran pada tahun 2025-2045, yaitu: pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, pembangunan infrastruktur strategis perkotaan untuk mendukung ibukota Provinsi Papua Barat, pengembangan perekonomian kedaulatan pangan daerah, serta pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana, pembentukan daerah otonom baru.
“Melalui pokok-pokok pikiran tersebut di atas, kita semua berharap agar rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 benar-benar menjadi dokumen rencana pembangunan yang arahan pembangunan daerah yang kompetitif, obyektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap dinamika global, dan konsisten dalam menjawab tantangan pembangunan daerah secara menyeluruh selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang,” pungkasnya.
Hermus berharap, konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk kita berbagi data, saran dan masukan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, sehingga dokumen RPJPD yang dihasilkan akan menjadi dokumen perencanaan yang paripurna. [SDR-R2]
