Manokwari, TP – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Papua Barat Tahun 2026 tanpa menyebutkan rincian nilainya.
Penandatangan KUA-PPAS Rancangan APBD Papua Barat Tahun 2026 berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat massa persidangan III Tahun 2025 di Aston Niu Hotel Manokwari, Jumat (12/12/2025).
Rapat Paripurna DPR Papua Barat dipimpin oleh Wakil Ketua I, Petrus Makbon dan turut dihadiri Ketua DPRPB, Orgenes Wonggor, Wakil Ketua II Syamsudin Seknun, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere dan sejumlah pimpinan OPD.
Usai membuka skorsing sidang, Wakil Ketua I DPR Papua Barat menyampaikan pidato pengantar secara umum tanpa merincikan anggaran program pada KUA-PPAS Rancangan APBD Papua Barat Tahun 2026 dan langsung masuk pada penandatangan KUA-PPAS RAPBD Tahun 2026.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani yang dikonfirmasi usai persidangan mengatakan, secara teknis bisa ditanyakan langsung ke bagian keuangan.
“Nilainya masih dinamis sampai saat ini, jangan sampai kita sebutkan terus tiba-tiba berubah,” singkat Lakotani kepada wartawan di Aston.
Di tempat yang sama, Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengatakan, secara teknis akan disampaikan.
“Secara teknis kita resmikan, angkanya kita tidak bisa sebutkan, nanti di dokumen. Tidak boleh disebut salah-salah,” pungkas Temongmere. [FSM-R2]
