Sorong, TP – Sekelompok massa mewakili Asosiasi Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) dan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat Daya menggelar aksi demo damai di depan Gedung Kantor Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sorong, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat, Selasa (13/1/2026).
Aksi yang dipimpin Ketua KAPP, Thomas Baru, merupakan bentuk protes atas pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang dinilai tidak memberdayakan kontraktor OAP secara adil.
Massa membawa spanduk yang menyuarakan desakan kepada Kementerian PUPR dan BPJN Papua Barat untuk mengimplementasikan Perpres Nomor 108/2025 (pengganti Perpres Nomor 17/2019) tentang percepatan pengadaan barang dan jasa di Tanah Papua, sebagai bentuk keberpihakan terhadap peningkatan kapasitas kontraktor OAP.
Thomas Baru menegaskan, seharusnya perwakilan BPJN memprioritaskan kontraktor OAP dalam proyek pembangunan di Tanah Papua. Namun hal tersebut tidak sesuai harapan, karena kontraktor OAP hanya dilibatkan dalam proyek bernilai kecil antara Rp50 – Rp100 juta, sedangkan proyek besar dipercayakan pada kontraktor luar dengan mekanisme yang tidak semestinya.
“Sangat banyak proyek strategis bernilai fantastis yang justru dikerjakan oleh kontraktor non OAP dari luar Papua, bahkan dengan mekanisme tidak semestinya. Mereka ‘pinjam bendera’ perusahaan OAP,” ujar Thomas kepada wartawan.
Menurutnya, hal itu seperti mengecilkan harga diri Kontraktor OAP yang hanya dijadikan formalitas, sementara proyek sebenarnya dikerjakan oleh ‘mafia pengadaan’. Ia juga mengkritik nilai pekerjaan yang diberikan tidak manusiawi dan tidak mendorong pertumbuhan usaha.
“Kami hanya dikasih pekerjaan kecil, 50 juta, 100 juta. Kapan kami mau besar? Kenapa tidak dilibatkan dalam proyek Rp500 juta, Rp1 miliar, bahkan Rp5 miliar. Orang Papua bukan tidak mampu, tapi kami tidak diberikan kesempatan yang setara,” kritiknya.
Pada hari aksi, massa tidak dipertemukan dengan pihak balai. Namun setelah berkoordinasi via telepon, pihak balai bersedia melakukan hearing dalam waktu seminggu ke depan.
“Hari ini kami tidak ketemu perwakilan kantor ini, kami beri waktu sampai minggu depan untuk bahas masalah ini. Kalau tidak ada respon maka kami akan palang kantor ini, dan minta Kepala Balai dari Manokwari yang datang temui kami. Bukan Kasatker lagi,” tegas Thomas.
Ia menyampaikan, bahwa selama ini kontraktor OAP telah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak Satker melalui surat dan audiensi, namun tidak pernah mendapatkan respon yang melegakan.
“Di kantor Satker ini kami menyurat dengan baik tidak ada jawaban, tatap muka juga tidak direspon dengan baik. Jangan sampai menunggu ada aksi baru direspon, ini tidak boleh terjadi,” tukasnya.[CR24-R2]
