Manokwari, TP – Roti menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk SD Inpres 22 Wosi yang ditemukan berjamur, berlanjut ke DPRK Manokwari, Selasa (20/1/2026).
DPRK mengundang pihak-pihak yang terlibat mulai dari pihak sekolah, Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Barat, yayasan pengelola, maupun pemilik dapur MBG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Taman Ria, menggelar hearing.
Wakil Ketua II, Joarni B. Makatita mengungkapkan, hearing dilakukan untuk mengetahui kronologi sebenarnya sampai roti menu MBG ditemukan berjamur.
Makatita menekankan, permasalahan terhadap penyajian MBG bukan kali ini terjadi dan membahayakan para penerima manfaat dalam hal ini anak-anak sekolah.
“Banyak sekali aduan, dan pertemuan hari ini kita mau dengar sendiri dari pihak BGN, dapur, dan pihak sekolah, sehingga informasi yang beredar tidak berkembang liar, karena kita dengar langsung dari sumbernya,” ujar Makatita.
Kepala SD Inpres 22 Wosi, Elida S. Simanulang mengungkapkan menerima MBG Selasa (13/1/2026) sekitar pukul 14.00 WIT. Saat itu, anak-anak sudah pulang sekolah, sehingga dibagi Rabu (14/1/2026) sekitar pukul 10.00 WIT.
Salah seorang guru SD Inpres 22 Wosi, Dorkas menambahkan, MBG tersebut dibagi ke kelas-kelas dan yang pertama tahu adalah anak-anak kelas 5.
“Dibagi ke kelas-kelas yang kelas 1 langsung bawa pulang, dan yang kelas 5 lihat ada roti dan kue lontar berjamur dan telur sudah hancur-hancur, sehingga kita bilang buka semua,” ujarnya.
Ia menambahkan, memviralkan hal tersebut lantaran setiap keluhan yang disampaikan pihak sekolah kepada pengantar MBG bahwa ada menu yang tidak layak, tidak pernah digubris.
“Mungkin kita rasa sudah kelewatan makanya viralkan saja supaya orang dapur tahu. Karena selama ini kita kasih tahu tidak pernah ditanggapi,” kata Dorkas menambahkan.
Pemilik Dapur MBG Taman Ria, Riko mengaku tidak tahu sama sekali tentang kejadian tersebut. Namun setelah kejadian, pihaknya langsung menarik roti dari sekolah sebanyak 740 pak, dan ditemukan 20 roti yang berjamur, sementara yang dilaporkan pihak sekolah ada 40 roti.
Jisela sebagai Kepala Dapur MBG Taman Ria menambahkan, ada menu kering MBG seperti roti maupun kue yang dirapel pendistribusiannya di Selasa (13/1/2026) beberapa sekolah, yaitu SD Inpres 22 Wosi dan SD Santa Sisilia.
Dikatakannya, menu yang dirapel pendistribusiannya diterima pihaknya di dapur pada Minggu (11/1/2026) dengan jumlah sekitar 1.000 lebih. Karena banyak, maka pengepakan dilakukan sampai Senin (12/1/2026), dan pendistribusiannya pada Selasa (13/1/2026) siang.
“Karena kekurangan kendaraan sehingga kita distribusi terlambat. Kendaraan kami ada 2 tapi karena 1 rusak, sehingga yang beroperasi hanya 1,” imbuhnya.
Pihak dapur MBG pada SPPG Taman Ria mengakui keterlambatan pendistribusian di SD Inpres 22 Wosi merupakan kesalahan mereka, karena kurangnya kendaraan.
Koordinator BGN Wilayah Papua Barat, Erika Werinussa menerangkan, ada dua jenis MBG yang disajikan. Pertama, menu basah yang disajikan dalam ompreng dan menu kedua adalah menu kering berupa kue dan buah berkulit.
“Kebetulan dari SPPG Taman Ria menyajikan menu kering yang merupakan menu rapelan bulan Desember 2025. Jadi, Desember itu peserta didik sudah lebih dulu libur, sementara penyaluran MBG masih harus dilaksanakan. Lalu, pihak mitra dalam hal ini pemilik dapur dan yayasan serta kepala SPPG merapel menu tersebut di Januari,” kata Erika.
Diungkapkannya, roti menu MBG tersebut saat diinspeksi pada Minggu (11/1/2026) malam sudah berada di dapur MBG dalam keadaan fresh karena baru saja diproduksi dan dilihat tanggal kadaluarsanya tanggal 16 Januari 2026.
“Jadi memang masih lama, masih 1 minggu. Bersama menu lain seperti telur akan didistribusikan hari Selasa (13/1/2026) jam 2 siang, tapi karena anak-anak sudah pulang sehingga disimpan di ruang guru dan disalurkan ke anak-anak Rabu (14/1/2026),” ungkapnya.
Ia menegaskan, BGN Wilayah Papua Barat telah memberikan sanksi kepada dapur SPPG tersebut untuk tidak beroperasi.
Erika juga mengakui peristiwa tersebut merupakan keselahan pihaknya karena kurangnya pengawasan, sekalipun telah melakukan swiping setiap malam ke SPPG. “Kami menyampaikan permohon maaf. Ini adalah kesalahan kami,” ujarnya.
Dari hasil hearing ini, DPRK akan menyampaikan langsung kepada Pemerintah Pusat untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, sehingga evaluasi tidak hanya sampai di BGN Wilayah Papua Barat. [SDR-R4]
