Manokwari, TP – Pasca adanya kejadian keracunan yang terjadi pada akhir November 2025, SMA Negeri 2 Manokwari sampai kini belum juga mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain SMA Negeri 2 Manokwari, SD Yapis Manokwari juga tidak kunjung mendapatkan program prioritas Presiden Prabowo ini.
Koordinator BGN Wilayah Papua Barat, Erika Werinussa membenarkan bahwa sampai SMA Negeri 2 Manokwari belum mendapatkan MBG kembali sampai hari ini. Begitu juga dengan SD Yapis Manokwari.
Ia menerangkan, sampai hari ini belum dilayani lagi, karena Dapur MBG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jl. Baru, yang melayani SMA Negeri 2 Manokwari sudah ditutup.
“Dapur itu sudah kita tutup karena kejadian menonjol atau kejadian luar biasa (KLB-red),” jelas Erika menjawab pertanyaan Wakil Ketua I DPRK Manokwari, Suriyati saat hearing di ruang VIP DPRK Manokwari, Selasa (20/1/2026).
Erika mengungkapkan, apabila dapur tersebut mau beroperasi kembali, maka ada 4 persyaratan yang harus dilengkapi kembali oleh SPPG.
Pertama, Sertifikat Laik Higiene Sanitiasi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan (Dinkes) (SLHS), kedua Chef bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP), ketiga Sertifikat Halal, dan surat keterangan dari Dinkes Kabupaten Manokwari yang menyatakan dapur tersebut sudah siap dan layak untuk beroperasi kembali.
“Saat ini dapur Jalan Baru terkendala untuk penertiban SLHS yang masih dalam proses. Jadi, Dinas Kesehatan belum mengeluarkan SLHS itu yang menyebabkan dapur belum bisa beroperasi, sehingga SMA Negeri 2 Manokwari belum bisa dilayani,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk SD Yapis Manokwari, Erika menerangkan kendalanya ada di pergantian virtual akun dan membutuhkan waktun yang lama.
Ia menjelaskan, untuk penggunaan anggaran MBG harus ada Person In Charge (PIC) yayasan yang berperan sebagai maker, dan kepala SPPG yang berperan sebagai approver.
“Nah, dalam hal ini dapur SPPG yang melayani SD Yapis sampai hari ini masih terkendala diaktivasi virtual akun. Sampai tadi malam baru saya follow-up ke BGN Pusat untuk aktivasi virtual akunnya,” ungkapnya.
Erika menyampaikan permohonan maaf apabila proses aktivasi akun virtualnya mengalami keterlambatan karena kendala awal tahun.
Sebelumnya, dalam hearing itu, Suriyati mempertanyakan penyebab SMA Negeri 2 Manokwari dan SD Yapis Manokwari, belum mendapatkan MBG atas dasar keluhan yang dterima DPRK Manokwari.
“Kasus SMA 2 dan Yapis belum juga dapat MBG. Sedangkan kami tahu ini program Presiden yang dimana tidak boleh lengah satu hari pun buat anak-anak,” jelas Suriyati. [SDR-R4]
