Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat sinergi dengan Kementerian Desa dan PDT RI melalui pertemuan resmi yang berlangsung di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Didampingi jajaran kepala dinas, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan membawa misi kolaborasi lintas sektor untuk memastikan program prioritas nasional di kawasan perdesaan dan daerah tertinggal di Papua Barat dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat didampingi Plt. Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Pemerintahan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat.
Pada kesempatan itu, Gubernur Papua Barat menyampaikan permohonan dukungan sekaligus usulan program strategis yang bertujuan memperkuat pembangunan desa atau kampung dan kawasan perdesaan secara kolaboratif dan terpadu.
Program yang diusulkan mencakup penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kampung, pengembangan infrastruktur dasar desa, serta percepatan pembangunan kawasan daerah tertinggal agar berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Program prioritas yang diusulkan diantaranya, Penguatan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal meliputi, Pembangunan Kelengkapan Pariwisata Kampung Wisata di Kampung Mena, Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama dan Kampung Wisata Kwawu, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari.
Kegiatan mencakup pembangunan homestay berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendukung (dermaga kecil, MCK, tempat usaha UMKM, serta penataan kawasan wisata), dan penguatan kelembagaan pengelola wisata kampung.
Kemudian, Pembangunan Agrowisata Sagu di Kampung Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, melalui pengembangan kawasan sagu sebagai pusat edukasi, produksi, dan wisata berbasis kearifan lokal, termasuk pusat pengolahan sagu terpadu serta pemberdayaan kelompok tani dan BUM Kampung.
Selanjutnya, pembangunan Agrowisata Dataran Tinggi Danau Anggi dan Anggigida di Kabupaten Pegunungan Arfak, meliputi penataan kawasan wisata dataran tinggi, pembangunan fasilitas dasar wisata, serta pengembangan produk hortikultura lokal.
Pengembangan Ekowisata Mangrove Terpadu di Kabupaten Teluk Bintuni, melalui pembangunan jalur tracking mangrove, pusat edukasi lingkungan, serta penguatan kelompok sadar wisata dan konservasi.
Tidak hanya itu, program prioritas lainnya yakni, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Kampung meliputi pelatihan tata kelola keuangan dan aset kampung.
Lalu, Penguatan kapasitas BUM Kampung, Pendampingan pengelolaan kawasan wisata desa, dan Digitalisasi administrasi kampung.
Sedangkan untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar Desa meliputi, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di kawasan wisata desa, Pembangunan akses jalan kampung menuju lokasi wisata, dan Penyediaan energi terbarukan skala kecil untuk kawasan terpencil.
Sementara untuk percepatan Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal akan dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor dalam pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran desa, serta penguatan konektivitas antar kampung.
Gubernur juga fokus pada Pelayanan Dasar dan Pendayagunaan Sumber Daya diantaranya, Peningkatan layanan air bersih masyarakat kampung, Penguatan ekonomi berbasis teknologi, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Pelestarian seni dan budaya Papua melalui penguatan sanggar seni.
Gubernur berharap, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berkenan memberikan dukungan kebijakan, pendanaan, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan, termasuk sinergi pendanaan melalui APBN, Dana Desa, dan skema pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengakhiri pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan tindak lanjut teknis guna memastikan program-program prioritas dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya desa/kampung yang mandiri, maju, dan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan. [FSM-R2*]
