Narti Sikumbang Ungkap BOK 2026 Meningkat Dibanding 2025

Ransiki, TP – Dalam rangka tindaklanjut sosialisasi petunjuk teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dan perhitungan sasaran program dari dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) menggelar kegiatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas se-Kabupaten Mansel di Gedung Serbaguna Yusuf Kawey, Ransiki, Selasa (3/3).

Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Mansel, Narti Sikumbang, S.Kep, menyampaikan poin penting terkait pengalokasian BOK tahun 2026. Menurutnya, sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan untuk meng-upgrade juknis penggunaan anggaran BOK yang bersumber dari DAK non-fisik untuk Puskesmas dan RSUD Elia Waran.

Sikumbang menjelaskan bahwa anggaran BOK tahun 2026 meningkat dibanding tahun 2025. Namun, dengan adanya tiga Kepala Puskesmas baru, sosialisasi ini perlu diperhatikan secara serius agar tidak terjadi kegagalan penyaluran anggaran.

Hal ini karena ada tiga komponen BOK atau DAK non-fisik yang disalurkan ke daerah, yaitu laporan tuberkulosis (TB), laporan kematian, dan laporan Pelayanan Kesehatan Gigi (PKG), yang harus mencapai angka di atas 90% setiap triwulan dan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai syarat mutlak penyaluran BOK.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mansel tahun 2026 mendapat insentif dokter spesialis dari dana BOK. “Kita ada tujuh dokter spesialis yang lolos dan dianggaran mendapat insentif, dengan syarat tetap melakukan rekoniliasi bersama KPPN Manokwari agar tidak gagal salur,” ujar Sikumbang kemarin.

Dirinya mengaku bahwa proses usulan ke Kemenkes dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah dilalui, dan anggaran telah terakomodir dalam dokumen anggaran Kabupaten Mansel.

Sikumbang juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Puskesmas atas kerja kerasnya dalam memahami juknis dan BOK. Namun, ia menekankan bahwa yang paling penting adalah komitmen dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD dalam melakukan pekerjaan serta melaporkan hasil sesuai juknis agar tidak terjadi kegagalan penyaluran anggaran, yang menjadi tantangan ke depannya. [BOM-R2]