Sorong, TP – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tengah menyiapkan strategi untuk mengurangi volume sampah melalui perubahan pada sistem pengelolaan. Hal ini dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir (TPA).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengadakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di wilayah Papua Barat Daya untuk membahas soal penanganan dan pengurangan sampah.
“Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang kepala daerah, Bappeda, Badan Keuangan, serta dinas teknis kabupaten/kota untuk membahas kendala, solusi, serta rencana program pengurangan sampah di masing-masing daerah,” ungkap Kelly Kambu kepada wartawan.
Dikatakan Kelly, ke depan kebijakan pengelolaan sampah ke depan tidak lagi menggunakan sistem open dumping atau pembuangan terbuka di TPA. Melainkan akan digantikan dengan metode Sanitary Landfill serta pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir yang lebih tertata.
“Ke depan tidak ada lagi mekanisme open dumping. Semua harus menuju TPA sanitasi dan pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, yakni dari rumah tangga,” ujarnya.
Juliana menjelaskan, masyarakat perlu mulai memilah sampah sejak dari sumbernya, yakni dari rumah tangga. Pemilahan juga harus dilakukan oleh berbagai sektor seperti komunitas, hotel, dan perkantoran.
Sampah organik yang dipilah dapat dimanfaatkan kembali, melalui pengolahan maggot untuk pakan ternak atau dijadikan kompos. Menurut Julian, selama ini banyak sampah organik yang masih dibuang langsung ke TPA, padahal sampah tersebut masih memiliki nilai ekonomis.
“Kita harus mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah itu tetap mempunyai nilai ekonomis. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah justru membawa dampak negatif, termasuk memicu munculnya berbagai penyakit,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa persoalan sampah memiliki kaitan langsung dengan perubahan iklim. Di mana, tumpukan sampah menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global.
“Gas metana dari tumpukan menjadi sumber sampah gas rumah kaca. Gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global, dan pemanasan global memicu perubahan iklim yang kemudian meningkatkan risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan,” imbuh Kelly.
Julian menuturkan sebagai bagian dari upaya pengendalian sampah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mulai melakukan inventarisasi gas rumah kaca. Beberapa staf telah mengikuti pelatihan di Kementerian PPN/Bappenas untuk memperkuat kapasitas penghitungan emisi dari berbagai sektor, inventarisasi tersebut akan mencakup sektor energi, migas, pertanian, peternakan, hingga pengelolaan sampah.
“Semua sektor yang berkontribusi terhadap gas rumah kaca akan kita inventarisasi. Data itu nantinya akan menjadi laporan dari gubernur kepada menteri, dan dari menteri kepada presiden,” kata Julian.
Julian menambahkan, Dinas Lingkungan Hidup akan menggerakkan gerakan bersama untuk mengubah pola lama pengelolaan sampah yang selama ini hanya fokus pada sistem kumpul, angkut, buang.
“Kita harus mengubah pola lama itu. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya melalui pemilahan dan pengolahan, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang,” tandasnya. [CR24-R2]
