Manokwari, TP – Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai Rp. 3,379 triliun atau 92,93 persen dari target awal Rp. 3,636 triliun terpaut sekitar Rp. 256 miliar.
Berdasarkan paparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Papua Barat Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat bahwa, capaian PAD menyentuh angka Rp. 3,379 triliun atau terpaut sekitar Rp256 miliar dari target awal Rp3,636 triliun.
Meskipun angka tersebut masih bersifat sementara atau unaudited. Pemprov Papua Barat tetap optimis dalam menekankan 4 agenda prioritas pembangunan mulai dari penguatan fondasi transformasi SDM hingga perwujudan Papua Barat yang berkelanjutan.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, realisasi Pendapatan Daerah Papua Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 3,379 triliun nilai ini belum mencapai target awal Rp. 3,636 triliun atau sebesar 92,93 persen.
Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Infrastruktur (DTI) Otsus yakni Rp. 2,886 triliun dari target yang ditetapkan Rp. 3,045 triliun atau 94,86 persen.
Sedangkan, kata Mandacan, dari realisasi pendapatan lain-lain yang sah terdiri dari Hibah sebesar Rp. 135 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 135 miliar atau 99,85 persen.
Meskipun realisasi pendapatan daerah belum mencapai target yang ditetapkan, Pemprov Papua Barat optimis melaksanakan 4 agenda prioritas pembangunan dari RPJMD Papua Barat Tahun 2025-2045 berdasarkan kewenangan dan semangat Otsus diantaranya.
Pertama, sebut Mandacan, penguatan fondasi transformasi pada peningkatan kualitas SDM, ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata.
Kedua, percepatan transformasi pembangunan Papua Barat pada peningkatan dan pemetaan kualitas SDM yang berkualitas dan inklusif serta optimalisasi perekonomian berbasis sektor pertanian, kelautan, indistri dan pariwisata.
Ketiga, sambung dia, pemantapan pembangunan provinsi Papua Barat pada SDM yang berdaya saing, serta struktur perekonomian berdasarkan keuangan kompetitif dan keempat, perwujudan Papua Barat aman, produktif, maju, sejahtera dan berkelanjutan.
Sementara itu, rinci Mandacan, dari sisi realisasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasional, baik belanja pegawai, belanja barang, hibah dan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1,778 triliun dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2,183 triliun atau 81,44 persen.
Realisasi belanja modal Rp. 446 miliar dari angka yang ditetapkan Rp. 484 miliar, Belanja Tak Terduga Rp. 42 miliar dari anggaran yang ditetapkan Rp. 60 miliar, dan belanja transfer Rp. 1,015 triliun dari yang ditetapkan Rp. 1,041 triliun atau 92,06 persen.
Sedangkan, pada realiasi Perubahan Pendapatan Daerah ditargetkan bertambah sebesar Rp. 3,501 triliun dari target yang ditetapkan Rp. 3,470 triliun.
Perubahan pendapatan daerah yang terdiri dari perubahan PAD dari target anggaran Rp. 334 miliar menjadi Rp. 457 miliar atau bertambah Rp. 122 miliar.
Kemudian, perubahan pendapatan transfer dari target sebesar Rp. 3,134 triliun menjadi Rp. 3,042 miliar berkurang Rp. 91 miliar dan perubahan lain-lain pendapatan yang sah dari target tahun sebelumnya Rp. 936 juta menjadi Rp. 807 juta berkurang sebesar Rp. 128 juta.
Sementara dari belanja daerah, lanjut Mandacan, perubahan anggaran belanja daerah secara keseluruhan bertambah sebesar Rp. 262 miliar menjadi Rp. 3,833 triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 3,570 triliun.
Pertambahan anggaran belanja terjadi pada belanja oeperasi bertambah Rp. 225 miliar menjadi Rp. 2,183 triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 1,958 triliun belanja modal berkurang sebesar Rp. 69 miliar menjadi Rp. 484 miliar dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 553 miliar.
Kemudian, belanja tak terduga berkurang sebesar Rp. 30 miliar dari anggaran target anggaran sebelumnya Rp. 60 miliar dan belanja transfer bertambah sebesar Rp. 76 miliar menjadi Rp. 1,104 triliun dari target anggaran sebelumnya Rp. 1,028 triliun.
Pembiayaan daerah mengalami perubahan bertambah sebesar Rp. 33 miliar menjadi Rp. 133 miliar dari target anggaran sebelumnya Rp. 100 miliar, pembiayaan daerah yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) anggaran sebelumnya, tandas Mandacan. [FSM-R2]
