Irene Manibuy : Transformasi Pembangunan Papua Harus Wujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas, Produktif

Bintuni, TP  – Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus mendorong transformasi pembangunan di Tanah Papua. Seluruh program diarahkan agar masyarakat Papua benar-benar sehat, cerdas, dan produktif, guna mewujudkan keadilan, kemandirian, serta kesejahteraan bersama.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Teluk Bintuni, Jumat (24/4/2026). Menurutnya, penyelenggaraan Musrenbang tahun ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga anggota DPRP dan DPRK bersinergi secara langsung untuk mengawal setiap aspirasi, khususnya kepentingan Orang Asli Papua (OAP).

“Kita tidak lagi melihat dari satu sudut pandang saja. Tujuannya sudah jelas, pembangunan harus benar-benar menyentuh dan mensejahterakan masyarakat,” tegas Irene.

Salah satu poin utama yang menjadi fokus perhatian adalah soal tata kelola keuangan daerah. Irene menyoroti bahwa hingga saat ini, daerah di Papua masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbilang kecil. Padahal, wilayah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, BP3OKP bersama MRP dan DPRD mengusulkan kebijakan khusus sebagai turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Salah satu usulan strategisnya adalah mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otsus sepenuhnya menjadi bagian dari PAD.

“Sebaiknya DBH Migas Otsus itu dikembalikan menjadi PAD. Jika hal ini bisa terwujud, kita tidak perlu lagi berbagi dengan daerah lain. Ini akan menjadi modal besar untuk kebugaran keuangan dan kemandirian daerah kita,” ungkapnya.

Meskipun memahami adanya asas perimbangan keuangan secara nasional, Irene berharap regulasi yang ada dapat segera disempurnakan. Dengan begitu, hasil kekayaan alam yang diambil dari bumi Papua dapat dinikmati secara maksimal oleh keenam provinsi di tanah ini.

Irene mengaku telah mendengar langsung berbagai harapan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan tergolong sederhana namun sangat penting bagi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Mereka meminta rumah tipe 36, bukan yang lebih besar. Mereka butuh fasilitas MCK, sumur bor, hingga dukungan operasional bagi Dewan Adat dan perempuan adat agar bisa ikut mengawal pembangunan,” jelasnya.

Selain infrastruktur dasar, masyarakat juga berharap adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang khusus menyasar OAP, serupa dengan skema bantuan saat kenaikan harga BBM. Irene menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan hal itu sangat mungkin diwujudkan asalkan diatur dalam regulasi yang jelas.

“Bantuan seperti itu bisa diberikan, bisa juga menggunakan hak prerogatif Presiden khusus bagi pemegang KTP Papua. Tujuannya agar Orang Asli Papua benar-benar merasakan sentuhan nyata dari pembangunan,” tambahnya.

Ia menilai proses Musrenbang tahun ini jauh lebih transparan dan terbuka. Kehadiran lembaga seperti BP3OKP, MRP, dan DPR bukan sekadar sebagai penonton, melainkan menjalankan fungsi sinkronisasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 106.

“Ini adalah penguatan kelembagaan yang sangat kuat. Kami memastikan amanah UU Otsus dijalankan dengan benar, manfaatnya terasa mulai dari tingkat desa hingga provinsi,” pungkasnya.

Proses perencanaan ini akan terus dikawal dari tingkat kabupaten menuju provinsi yang diagendakan pada 28 April mendatang, sebelum akhirnya dibawa ke tingkat pemerintah pusat.[*CR25-R2]