Ketua MRP-PB : Program Pembangunan Jangan Jadi Kepentingan Kelompok Tertentu

Bintuni, TP  – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Jadson F. Waprak, menegaskan bahwa penyelenggaraan Otonomi Khusus harus benar-benar berpihak dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat adat. Ia mengingatkan agar kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya menjadi kepentingan kelompok atau pihak tertentu semata.

Menurutnya, harapan utama yang disampaikan masyarakat adalah agar seluruh kebijakan pemerintah memberikan hasil yang nyata dan dapat dirasakan langsung kemanfaatannya bagi Orang Asli Papua (OAP).

“Kami berharap semua program pemerintah disusun berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat adat. Otsus ini milik kita semua, jadi jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. Ini berlaku tidak hanya di Teluk Bintuni, tapi di seluruh tanah Papua khususnya Papua Barat,” ujar Jadson saat diwawancara, Jumat (24/4/2026).

Untuk memastikan hal tersebut tercapai, Jadson menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat kampung hingga pemerintah pusat. Ia berharap mekanisme perencanaan pembangunan seperti Musrenbang dapat dimulai dari tingkat kampung, agar lembaga terkait dapat mendampingi langsung kepala kampung dan warga dalam merumuskan kebutuhan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua unsur harus berperan aktif mengawal kepentingan Otsus. Musrenbang harus berawal dari kampung, agar aspirasi akar rumput terakomodir, baru kemudian dibawa ke tingkat kabupaten hingga provinsi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembangunan tidak boleh berjalan secara parsial, melainkan harus saling mendukung agar solusi yang ditawarkan menyeluruh. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas kesehatan akan maksimal jika didukung oleh infrastruktur jalan, perumahan layak, dan sistem sanitasi air bersih.

“Jangan mudah bilang anggaran kurang. Kita harus cerdas menyusun program agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. Harus ada kolaborasi antar dinas, misalnya kesehatan, perumahan, dan PU, agar hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan OAP,” jelasnya.

Data Valid Kunci Ketepatan Sasaran

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan data yang akurat. Jadson menegaskan bahwa penyaluran anggaran Otsus harus didasarkan pada data yang valid, meliputi identitas, domisili, hingga persebaran populasi di tujuh kabupaten se-Papua Barat. Hal ini untuk membedakan program khusus Otsus dengan program nasional yang bersifat umum, sehingga bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

“Kita harus punya data yang rapi, mulai dari nama, alamat, hingga tempat tinggal. Anggaran harus disebar sesuai jumlah penduduk. Jika datanya sudah jelas, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua bukanlah hal yang sulit,” katanya.

Terkait kondisi ekonomi masyarakat dan kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk BBM, Jadson mendukung wacana pemberian Bantuan Langsung Tunai atau BLT Otsus. Namun, ia menekankan hal tersebut harus diatur dalam regulasi yang jelas dan terkoordinasi hingga ke tingkat pusat agar menjadi solusi yang efektif.

“Dengan regulasi yang tepat, BLT Otsus akan menjadi kebanggaan kita bersama. Harga kebutuhan yang terus naik harus jadi perhatian utama, agar rasa keadilan bisa benar-benar dirasakan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Jadson mengapresiasi berbagai program yang telah berjalan seperti pemberian beasiswa, namun ia menekankan transparansi dan pengawasan harus terus dijaga. Ia mengajak seluruh elemen mulai dari Dewan Adat, DPRD, Pemerintah Daerah hingga Pusat untuk bersatu padu.

“Tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka jika kuncinya pas. Kuncinya adalah kerja sama. MRP tidak bisa berjalan sendirian, butuh dukungan semua pihak. Dengan bersinergi, kita bisa membuka jalan perjuangan kita di tingkat pusat,” pungkasnya.[*CR25-R2]