Pembangunan infrastruktur tetap diperjuangkan melalui skema sharing anggaran
Bintuni, TP – Situasi Kamtibmas di wilayah Distrik Merdey, Biscoop, dan Masyeta, Merdey, yang berdampingan di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, saat ini kondusif. Sinergitas antara pemerintahan Distrik dan Kampung, TNI-Polri juga berjalan baik dalam menjalanlan roda pemerintahan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini sampaikan Kepala Distrik Merdey, Yustinus Ogoney, saat Gubernur Papua Barat sekaligus Kepala Suku Besar Arfak, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut pada Sabtu (2/5/2026).
Meski demikian, Yustina yang telah bertugas 8 tahun di Merdey juga mengeluhkan sarana dan prasana kantor pemerintahan distrik. ” Pelayanan saya itu di jalan, masyarakat merindukan kantor distrik agar pelayanan publik maksimal. Kantor distrik saat ini adalah bangunan yang dibangun kabupaten Manokwari,” ungkapnya.
Mewakli 25 kampung Se Distrik Merdey, Kepala Kampung Menggerba, Ayub Esnam, meminta peningkatan pembangunan ruas jalan Mogoy -Merdey. ” Jalan cor saat ini sudah putus-putus seperti bapak gubernur lihat waktu lewat,” ujar Ayub.
Ayub juga meminta adanya perhatian pembangunan jembatan yang ada di wilayah Merdey, diantaranya: Jembatan Meyos, jembatan Kali Biru, Kali Sebyar yang mengubungkan antara Biscoop dan Horna, dan jembatan Kali Cuh yang kondisinya sudah parah.
” Kami juga berharap ada perhatian dari bapak gubernur untuk pembangunan kantor distrik Merdey, Biscoop, dan Masyeta, guna peningkatan layanan publik kepada mayarakat,” ucap Ayub saat tatap muka dengan Gubernur Papua Barat sejumlah pimpinan OPD dari lingkup Pemprov Papua Barat.
Terkait aspirasi pembangunan infrastruktur yang disampaikan warga, Gubernur Mandacan menyatakan komitmen Pemprov Papua Barat untuk mewujudkannya.
Namun mengingat keterbatasan keuangan daerah akibat efisiensi anggaran pusat, solusi yang ditawarkan adalah skema sharing atau pembagian tanggung jawab pendanaan bersama Pemkab Teluk Bintuni bahkan Pemerintah Pusat.
“Tahun 2025, APBD kita Rp3,5 triliun namun dipotong efisiensi Rp232,7 miliar ke kas negara. Tahun ini alokasi hanya sekitar Rp2,5 triliun. Karena itu kita perlu bekerja sama agar beban pembangunan terbagi,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini sedang disusun pembagian kewenangan yang jelas antara provinsi dan kabupaten. Prioritas diberikan untuk memperbaiki akses jalan dan jembatan yang selama ini menjadi kendala utama mobilitas warga di tiga distrik tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur terlihat didampinggi Plt Kadis PUPR Papua Barat, Heri Gerson Nataniel Saflembolo, ST., MT., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, Bondan Santoso, S.STP., M.Ec.Dev, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat, Rheinhard Calvin Maniagasi, S.STP., M.Si., dan Kepala Dinas Satpol PP Papua Barat, Agustinus Melkias Rumbino, serta Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat dr. Alwan Rimosan. [*FSM-R2]
