Usul Kewenangan Pengelolaan SMA Kembali ke Provinsi
Bintuni, TP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat dari Komisi II, Fachry Tura, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) jenjang SMA dan SMK se-Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (11/5/2026).
Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai pertemuan tersebut bukan sekadar acara rutin tahunan, melainkan menjadi momentum strategis dan sangat penting guna merumuskan langkah pembenahan sistem pendidikan di wilayah ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Saya sangat bersyukur dan mengapresiasi tinggi acara ini. Hari ini kita berkumpul menjadi satu, melibatkan berbagai instansi berwenang beserta para pendidik yang menjadi ujung tombak pelayanan, untuk duduk bersama membahas masa depan pendidikan anak bangsa di tanah Papua,” ujar Fachry saat ditemui awak media di lokasi acara.
Ia menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan selanjutnya akan diisi sesi diskusi mendalam yang diharapkan mampu melahirkan berbagai masukan dan rekomendasi konkret, yang nantinya dapat dijadikan dasar kebijakan maupun acuan kerja nyata di lapangan.
Lebih lanjut, Fachry menegaskan sikapnya bahwa forum semacam ini harus terhindar dari kesan seremonial belaka tanpa hasil yang nyata dan tindak lanjut yang jelas.
“Dari sudut pandang kami di lembaga perwakilan rakyat, saya tidak menginginkan situasi di mana tiga atau lima tahun mendatang kita berkumpul kembali, namun masih membahas masalah dan keluhan yang sama persis dengan hari ini. Harapan saya, pertemuan ini menjadi titik balik. Harus ada perubahan besar dan solusi menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Menurutnya, konsep pembenahan pendidikan di Papua Barat tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan daerah lain. Karakteristik wilayah yang unik, kekayaan budaya, serta potensi sumber daya alam dan manusia yang luar biasa harus dijadikan landasan utama penyusunan kurikulum maupun kebijakan pendukung lainnya.
“Kita tidak boleh hanya menunggu hasil di tahap akhir saja. Perhatian dan perbaikan harus dimulai sejak dari akar atau tahap awal, dengan senantiasa menyesuaikan dengan kondisi asli daerah, nilai-nilai budaya yang hidup, serta potensi diri masyarakat kita sendiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti salah satu persoalan mendasar yang kerap menjadi pembahasan hangat, yakni tata kelola dan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan satuan pendidikan tingkat menengah.
Ia mengungkapkan, pihaknya di lembaga legislatif telah beberapa kali mengundang dinas terkait untuk mendalami persoalan ini melalui rapat dengar pendapat, guna mencari pola pengelolaan yang paling efektif dan efisien.
Berdasarkan kajian peraturan dan dinamika yang terjadi di lapangan, Fachry berpendapat pengelolaan sekolah tingkat SMA dan sederajat akan berjalan jauh lebih baik jika dikembalikan sepenuhnya ke bawah naungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Kondisi dunia yang terus berubah menuntut kita bekerja lebih cepat dan tepat sasaran, di sisi lain tantangan efisiensi anggaran juga semakin berat. Kita melihat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tingkat kabupaten saat ini cukup besar dan beragam prioritasnya. Oleh sebab itu, penyerahan kewenangan pengelolaan dinilai sebagai langkah paling tepat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa DPR Provinsi akan terus mendorong dan mempercepat proses pengalihan kewenangan tersebut. Nantinya, peran pemerintah kabupaten tetap dibutuhkan dan akan diatur dalam pola pembagian tugas yang harmonis agar pengawasan dan pelayanan tetap berjalan maksimal hingga ke tingkat wilayah.
“Intinya, kami dorong agar pemerintah provinsi memegang kendali utama, namun tetap berbagi peran dengan teman-teman di kabupaten. Semuanya semata-mata demi pelayanan pendidikan yang lebih baik dan kemajuan daerah kita tercinta,” pungkasnya.[CR25-R2]
