Merry: Tolong jangan tolak-tolak petugas kami yang datang
Manokwari, TP – Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry mengatakan, Sensus Ekonomi (SE) 2026 sedang berjalan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Saat ini, kata dia, petugas sedang melaksanakan ‘door to door’ SE 2026.
“Sekarang ini sudah hari ke-24. Di Papua Barat, target kami baru mencapai 30 persen rumah tangga maupun usaha yang baru didata. Jadi, masih 70 persen yang belum terdata,” ungkap Merry kepada para wartawan di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (8/7/2026).
Dirinya mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas, memberikan data yang benar, karena semua informasi yang diberikan Masyarakat, dijamin kerahasiaannya.
Kepala BPS menegaskan, SE 2026 tidak ada hubungannya dengan pajak, tetapi semata-mata untuk kepentingan pemerintah melihat potret perekonomian, UMKM, usaha besar, dan kondisi social ekonomi keluarga.
Sebab, ia menjelaskan, data dari hasil SE 2026 akan digunakan pemerintah untuk menyusun program-program yang tentunya tepat sasaran terhadap masyarakat.
“Jangan takut memberikan datanya, termasuk keluarga, tolong jangan tolak-tolak petugas kami yang datang,” harap Merry.
Diakui Kepala BPS, hingga hari ke-24, banyak kendala di lapangan yang dilaporkan petugas. Dikatakan Merry, ada warga, pelaku usaha, bahkan ada sejumlah kampung di suatu wilayah, menolak untuk didata oleh petugas.
Menurutnya, apabila warga menolak didata, maka pemerintah tidak akan bisa memotret dan melihat secara utuh kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dengan waktu yang ada, Merry meminta warga untuk menerima petugas SE 2026 dan mengisi data secara benar, karena kerahasiaan datanya sangat terjamin.
“Mungkin masyarakat, pelaku usaha takut, karena mengira dari hasil sensus ada kaitannya dengan pajak. Sensus ini sama sekali tidak ada kaitan dengan pajak. Petugas turun menggunakan handphone Android dan menghimpun data. Saya saja tidak bisa lihat, karena kerahasiaan betul-betul dijamin
undang-undang negara,” klaim Merry.
Dia menambahkan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk juga berharap, dari SE 2026 ini, pemerintah bisa memperoleh data orang asli Papua (OAP) dan usaha dari OAP.
“Sensus Ekonomi ini sangat membantu pemerintah daerah karena dibiayai oleh APBN, bukan APBD, dan hasilnya nanti bisa digunakan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan program-program,” katanya. [SDR-R1]
