Manokwari, TP – Ketua Komite III DPD RI Bidang Pariwisata, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya presenter TVRI Papua Barat, Yanto Idorway, saat melakukan kegiatan eksplorasi wisata di kawasan Air Terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak.
Dalam pernyataannya, Kamis (30/7/2026), Senator asal Papua Barat itu menilai almarhum adalah sosok pegiat seni dan pencinta alam yang mendedikasikan diri memperkenalkan keindahan daerah ke kancah nasional hingga internasional.
“Kita kehilangan putra terbaik Papua Barat. Dedikasi ini seharusnya mendapat perlindungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Peristiwa ini diminta menjadi momen evaluasi menyeluruh tata kelola pariwisata. Pemerintah provinsi dan kabupaten didesak segera membenahi sistem pengelolaan destinasi, terutama aspek keselamatan.
Menurutnya, masih banyak lokasi wisata yang belum memiliki pemetaan risiko, informasi memadai, maupun Standar Operasional Prosedur yang jelas. Setiap destinasi wajib melengkapi informasi tingkat risiko, akses evakuasi, kontak darurat, dan prosedur keselamatan yang mudah diakses wisatawan maupun pegiat eksplorasi.
“Pengelolaan tidak boleh lagi konvensional. Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu membangun sistem informasi pariwisata terintegrasi dan standar keamanan yang tegas,” tegasnya. Ia juga menyoroti perlunya perlindungan bagi fotografer, konten kreator, pemandu wisata, dan pegiat eksplorasi yang menjadi ujung tombak promosi daerah melalui pelatihan keselamatan dan pendampingan memadai.
Terkait Penanganan Kasus
Filep Wamafma meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan transparan. Proses penyelidikan termasuk autopsi harus terbuka guna mengungkap fakta pasti, apakah murni kecelakaan atau ada unsur pidana. Ia meminta Kapolda Papua Barat turun tangan memastikan penanganan objektif demi keadilan bagi keluarga serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan destinasi wisata.
“Papua Barat memiliki potensi luar biasa, namun harus dibangun di atas tata kelola profesional, keamanan kuat, dan kepastian hukum. Jangan sampai dikenal indah namun dianggap tidak aman. Peristiwa ini harus menjadi titik balik pembenahan pariwisata secara menyeluruh,” pungkasnya. [FSM-R2]
