21.000 Kepersertaan BPJS Orang Asli Papua Diambil Alih Pemprov Papua Barat
Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan ketersediaan pendanaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan sudah dipastikan, namun sosialisasi mengenai kepesertaan dan alur pelayanan kesehatan perlu lebih digencarkan agar masyarakat memahami hak dan tata caranya.
Hal ini disampaikan Mandacan merunut perjalanan program jaminan kesehatan sejak awal masa jabatannya tahun 2017. Saat itu, setelah menerima penjelasan dari pihak Deputi BPJS Kesehatan Pusat, Gubernur Mandacan langsung menanyakan ruang lingkup pembiayaan yang dijamin, dan mendapat penegasan bahwa seluruh kebutuhan pengobatan ditanggung, kecuali tindakan estetika atau perubahan bentuk wajah.
“Saat itu kita sepakat sinergikan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Dari 13 daerah yang ada saat itu, empat belum mengalokasikan anggaran, sehingga provinsi turut menanggungnya secara proporsional. Hasilnya, tahun 2018 capaian kepesertaan kita tembus 85 persen, dan mendapat penghargaan langsung dari Presiden Joko Widodo bersama tiga provinsi lain yakni Aceh, DKI Jakarta, dan Gorontalo,” ungkap Dominggus Mandacan saat akselerasi reaktivasi kepesertaan JKN untuk Papua Barat Sehat yang diselenggarakan di Sanggeng, Senin (3/18/2026).
Kini capaian kepesertaan bahkan meningkat hingga di atas 90 persen. Provinsi Papua Barat juga mengambil alih pembiayaan bagi sekitar 21.000 Orang Asli Papua di tujuh kabupaten yang belum teralokasi pendanaannya dari daerah masing-masing daerah.
Terkait kendala yang kerap muncul, Gubernur menilai lebih kepada kurangnya pemahaman masyarakat. Untuk itu Gubernur mengingatkan, kepesertaan BPJS terkait dengan domisili pada KTP, sehingga warga harus memastikan datanya tercatat sesuai wilayah.
Selain itu, alur pelayanan harus dipahami dengan benar, saat sakit langsung menuju Puskesmas Pembantu, kemudian Puskesmas, baru berlanjut ke rumah sakit terdekat, tanpa perlu mengajukan proposal atau menunggu kondisi memburuk. Ini yang harus kita sosialisasikan supaya masyatakat mengetahuinya karena dari sisi pendanaan sudah dijamin.
“Dana sudah terjamin dari APBN maupun APBD. Tugas kita sekarang memperluas sosialisasi agar masyarakat tahu cara mendaftar, memahami haknya, dan tahu kemana harus berobat. Pemerintah provinsi bersama dinas terkait dan kabupaten/kota akan terus memastikan manfaat jaminan kesehatan ini dirasakan seluruh warga,” tegas Mandacan seraya mengingatkan OPD teknis agar dapat menterjemahkan arahannya dengan baik. [FSM-R2]
