Manokwari, TP – Sejumlah program prioritas dalam rangka Papua Barat Cerdas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat terpaksa tertunda pelaksanaannya. Penyebabnya, pergeseran anggaran dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 dari pemerintah pusat belum diproses dan belum diterima di daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, menyampaikan keterlambatan pencairan tersebut berdampak langsung terhadap sejumlah agenda krusial yang telah direncanakan.
Di antaranya, Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Papua Barat untuk pendataan siswa Orang Asli Papua (OAP) penerima seragam sekolah, pendataan siswa OAP berprestasi, serta pendataan guru OAP berpendidikan SMA, D1, D2, dan D3 yang akan didorong melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana (S1).
“Kita belum bisa memastikan kapan sejumlah program prioritas Papua Barat Cerdas ini dapat berjalan. Persoalannya belum ada kepastian kapan anggaran pergeseran dana Otsus ini ditransfer ke daerah,” ujar Dowansiba kepada wartawan di Auditorium PKK Arfai, Sabtu (15/8/2026) malam.
Ia mencontohkan, Rakor Kepala SMA dan SMK yang semula dijadwalkan berlangsung awal Agustus terpaksa diundur hingga akhir Agustus atau awal September 2026. Demikian pula program prioritas lain dalam rangka Papua Barat Cerdas belum dapat dijalankan lantaran anggaran belum tersedia.
“Kita masih menunggu kepastian kapan pergeseran dana Otsus ini diproses. Jika anggaran sudah masuk, barulah sejumlah kegiatan prioritas segera kita laksanakan,” tandas Dowansiba. [FSM-R2]
