Manokwari, TP — Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Papua Barat meluas secara mengkhawatirkan dan mengancam ruang hidup Orang Asli Papua (OAP). Perkumpulan Panah Papua mencatat sebanyak 1.473 titik panas (hotspot) terdeteksi dalam dua pekan terakhir, menjadikannya bencana terparah dibandingkan tahun 2015 maupun 2019.
Sebaran tertinggi berada di Kabupaten Fakfak, Manokwari Selatan (Mansel), dan Teluk Bintuni. Arnol Halitopo, Juru Kampanye Perkumpulan Panah Papua, menjelaskan pengelompokan sebaran berdasarkan data Nusantara Atlas:
Kelompok 1, Dataran Bomberay — Distrik Tomage dan Bomberai (Fakfak), serta Distrik Sumuri (Teluk Bintuni). Kelompok 2, Manokwari Selatan — Distrik Mowi Waren dan Ransiki, Kelompok 3, Pegunungan Arfak — Distrik Sururey, Taige, dan Anggi. Fakfak teratas, diikuti Mansel dan Teluk Bintuni.
Lonjakan signifikan terjadi pada 20–22 Agustus 2026. Fakfak mencatat 428 hotspot, diikuti Mansel 320 hotspot, dan Teluk Bintuni 175 hotspot. Sebagian besar titik panas berada di wilayah pemukiman dan sumber penghidupan masyarakat adat.
Karhutla ini berdampak langsung pada ketahanan pangan masyarakat adat. Kebun sagu dan tanaman umbi-umbian banyak yang terbakar, berpotensi menyebabkan gagal panen dan krisis pangan.
Panah Papua juga mengidentifikasi 173 hotspot berada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit yang sedang melakukan ekspansi. Namun, hingga saat ini belum ada penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang izin tersebut. Lahan tampak dibiarkan terbakar tanpa penanganan.
Arnol mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Kehutanan menindak tegas korporasi yang tidak patuh aturan. Ia juga meminta Pemprov dan Pemkab segera membentuk Satgas Karhutla untuk penanganan dan pemulihan pasca bencana.
“Jangan justru sibuk mengurusi urusan politik dan organisasi olahraga, sementara bencana mengancam kehidupan OAP,” tegas Arnol. [FSM-R2]
