Manokwari, TP – Empat Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat [DPR-PB] mendesak pembentukan Panitia Kerja (Panja) Daerah Otonomi Baru (DOB) guna mengawal aspirasi masyarakat adat Bomberai terkait rencana pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Tengah.
Usulan Pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Tengah meliputi, Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak dan Kabupaten Kaimana.
Desakan tersebut disampaikan pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat beragendakan Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawan pelaksanaan APBD Papua Barat Tahun 2025 di Aston Niu Hotel, Manokwari, semalam.
Pantauan Tabura Pos ke-empat fraksi DPR Papua Barat tersebut diantaranya, Fraksi Golkar, Fraksi Amanah Sejahtera, Fraksi Bangkitan Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat.
Juru Bicara Fraksi Amanah Sejahtera DPR, Papua Barat, Rahmat C. Sinamur diakhir penyampaian pangangan umum fraksi bahwa, menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Bomberai, maka pihaknya mendesak pimpinan DPR Papua Barat untuk segera membentuk pansus DOB Papua Barat Tengah.
Dikatakan Sinamor, aspirasi masyarakat adat Bomberai tentang DOB Papua Barat Tengah yang tertunda harus disikapi pimpinan dewan dengan membentuk Pansus DOB segera.
“Untuk itu, kami memdesak pimpinan DPR Papua Barat untuk membentuk Panja DOB agar terus mengawal aspirasi masyarakat di wilayat adat Bomberai Raya,” singkat Sinamor dalam rapat paripurna tersebut.
Sementara itu, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan, kurang lebih 4 fraksi di DPR Papua Barat telah menyampaikan pandangan yang sama tentang pembentukan DOB Papua Barat Tengah di wilayah adat Bomberai Raya.
“Kita (DPR.red) adalah rumah aspirasi untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya dan pasti kami siap bentuk panja untuk menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Wonggor kepada wartawan usai skorsing Rapat Paripurna DPR Papua Barat, semalam.
Dikatakan Wonggor, pihaknya akan membentuk panja dan panja ini akan bekerja untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada.
“Ini merupakan aspirasi yang akan kita perjuangkan. Tetapi semuanya kembali kepada pemerintah pusat, sebagai wakil rakyat kita bertanggungjawab menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” tandas Wonggor. [FSM-R2]
