Manokwari, TP – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Validasi Data Statistik Perikanan Budidaya Provinsi Papua Barat pada Portal Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 22–24 September 2026, di Aston Niu Hotel Manokwari.
Kepala Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya DKP Papua Barat, Xanthosoma T. Mampioper, S.Ik., dalam laporannya mengatakan, data statistik perikanan budidaya yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengoptimalkan Portal Satu Data KKP sebagai wadah integrasi data perikanan secara nasional. “Papua Barat memiliki potensi perikanan budidaya yang sangat besar. Karena itu, diperlukan sinergi dan sinkronisasi data produksi mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, validasi tingkat provinsi menjadi langkah penting untuk memastikan tidak terdapat perbedaan data sebelum data Papua Barat disahkan dalam Forum Validasi Data Statistik Perikanan Budidaya tingkat nasional.
Kegiatan tersebut bertujuan melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan validasi data produksi perikanan budidaya dari seluruh kabupaten/kota di Papua Barat. Selain itu, kegiatan ini memastikan data statistik telah terinput dan tervalidasi dalam Portal Satu Data KKP serta mempersiapkan rekapitulasi data final Papua Barat untuk dibawa ke forum validasi nasional.
Sementara itu, Kepala DKP Papua Barat, Dr. Origenes Ijie, S.E., M.M., dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Budidaya DKP Papua Barat, Enos S. Menai, S.Pi., menyampaikan bahwa sektor perikanan budidaya merupakan salah satu pilar strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, Papua Barat memiliki keanekaragaman potensi perikanan budidaya, baik air tawar, air payau maupun budidaya laut, yang memiliki prospek besar untuk terus dikembangkan. Namun, optimalisasi potensi tersebut membutuhkan dukungan data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Validasi data memiliki peran yang sangat krusial untuk memastikan setiap angka produksi, data rumah tangga perikanan (RTP), luas lahan, hingga persebaran komoditas unggulan budidaya di Papua Barat tercatat secara realistis sesuai kondisi di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui Portal Satu Data KKP, integrasi data dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien. Data yang valid akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan perikanan budidaya, penentuan alokasi bantuan pemerintah, hingga pengembangan investasi sektor perikanan di Papua Barat.
Origenes juga mengimbau seluruh petugas data di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memanfaatkan forum validasi tersebut dengan sebaik-baiknya. “Konfirmasi, sinkronisasi, dan perbaikan data harus dilakukan apabila masih terdapat ketidaksesuaian. Sinergi dan komunikasi antara pencatat data di lapangan, validator kabupaten, provinsi, dan KKP RI juga harus terus diperkuat,” pesannya.
Melalui kegiatan ini, DKP Papua Barat diharapkan dapat mewujudkan satu kesatuan data statistik perikanan budidaya yang valid, reliabel, terintegrasi, serta up-to-date sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan perikanan budidaya di Papua Barat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan peserta kegiatan adalah validator Data Provinsi dan Kabupaten Se-Papua Barat. [BOM]
