Manokwari, TP – Pendidikan kejuruan dinilai memegang peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua yang terampil dan siap bersaing di dunia kerja.
Untuk mewujudkan hal itu, Anggota DPD-RI Perwakilan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mendorong pemerintah agar memprioritaskan peningkatan kualitas tenaga pengajar serta penyediaan fasilitas praktik di SMK.
Menurutnya, SMK Negeri 4 Manokwari yang memiliki potensi menjadi sekolah model, khususnya setelah memperoleh predikat unggulan di bidang desain teknik visual.
Potensi tersebut perlu didukung ketersediaan laboratorium praktik, perangkat komputer, fasilitas olahraga, serta sarana pembelajaran yang memadai. Pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia Papua yang terampil dan mampu bersaing dalam dunia kerja.
“SMK harus menjadi pusat pengembangan keterampilan dan inovasi. Anak-anak Papua harus memperoleh kesempatan menguasai teknologi dan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri. Karena itu, fasilitas praktik dan kualitas tenaga pengajar harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Wamafma dalam pers releasenya yang di terjma Tabura Pos via WhatsApp gruop, Kamis (22/10/2026).
Pada kesempatan itu, Wamafma menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.
Namun, dirinya mengingatkan agar program ini dilaksanakan melalui perencanaan yang matang dan mempertimbangkan keberlangsungan sekolah yang telah beroperasi, termasuk sekolah swasta dan sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK).
“Program pendidikan baru tentu harus kita dukung sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pemerintah juga harus memastikan sekolah-sekolah yang selama ini melayani masyarakat tetap memperoleh perhatian dan dukungan yang adil,” katanya.
Dalam reses kali ini, beberapa persoalan yang menjadi prioritas tindak lanjut meliputi kepastian masa depan guru PPPK pada 2027, peningkatan kesejahteraan guru honorer, percepatan sertifikasi, evaluasi kebijakan pendidikan gratis, pemenuhan sarana-prasarana sekolah, serta klarifikasi penghentian pelayanan MBG.
“Ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan bukan hanya besarnya anggaran atau banyaknya program pemerintah, tetapi soal efektivitas dan dampak nyata, sejauh mana kebijakan itu benar-benar dirasakan oleh sekolah, guru, dan peserta didik. Pendidikan harus menjadi jalan utama untuk membangun masa depan generasi Papua,” pungkas Wamafma. [*FSM-R2]
