Manokwari, TP – Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL KOAP) Papua Barat, KNPI dan Parjal menolak rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2027.
Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi damai dengan mendatangi sejumlah instansi, yakni BP3OKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Senin (9/11/2026).
Ketua PAL KOAP Papua Barat, Alex S. Wonggor mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus keberatan terhadap rencana pemangkasan DBH Migas Otsus yang dinilai akan berdampak terhadap aktivitas usaha pengusaha asli Papua.
Menurutnya, selama ini sebagian besar kegiatan usaha yang dijalankan anggota PAL KOAP bersumber dari anggaran DBH Migas, termasuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan sejumlah program pembangunan lainnya.
Karena itu, apabila terjadi pemangkasan hingga 81 persen pada 2027, maka akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan usaha para pengusaha asli Papua yang selama ini bergantung pada sumber pendanaan tersebut.
Ia mengungkapkan, alokasi anggaran DBH Migas yang tercantum tahun ini sebesar Rp109 miliar, namun realisasi anggaran yang dapat dibagikan hanya sekitar Rp70 miliar lebih.
“Kami sangat terganggu kalau tahun depan dipotong sampai 81 persen. Tahun ini saja yang tercatat Rp109 miliar, kenyataannya yang dibagikan sekitar Rp70 miliar lebih. Apalagi kalau tahun depan dipangkas lagi, kami tidak tahu akan mendapat berapa,” ujarnya kepada wartawan di kantor MRPB.
Alex menyebutkan, apabila pada 2026 alokasi anggaran mencapai sekitar Rp2,6 triliun, maka pada 2027 diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Rp3 triliun.
“Kalau mau dipangkas, jangan untuk enam provinsi di Tanah Papua. Kalau bisa jangan dipangkas, tetapi ditambah. Tahun ini Rp2,6 triliun, tahun depan kalau bisa Rp3 triliun. Kami juga membutuhkan pembangunan, pendidikan gratis dan kesehatan gratis,” tandasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta keberlanjutan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
“Kami berharap BP3OKP, DPR Papua Barat, MRPB maupun perwakilan Kementerian Keuangan dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden dan Menteri Keuangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MRPB Judson F. Waprak, pihaknya telah lebih dahulu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut, bahkan sebelum sejumlah elemen masyarakat lainnya menyampaikan aspirasi.
MRPB juga telah menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dua minggu lalu untuk meminta peninjauan kembali rencana pengurangan DBH Migas Otsus tahun anggaran 2027.
“MRPB telah melakukan komunikasi dan pertemuan secara daring dengan pihak Kemenkeu serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk membahas persoalan tersebut. Bahkan, sudah dua kali pertemuan untuk membicarakan persoalan ini,” ujarnya.
Ia mengaku, hingga saat ini MRPB belum memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum maupun alasan pemerintah pusat melakukan pengurangan DBH Migas Otsus tersebut.
Woprak berharap adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara MRPB, DPR Papua Barat, pemerintah provinsi, serta DPR kabupaten agar persoalan tersebut dapat diperjuangkan bersama tanpa harus menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Harapan kami, dalam waktu dekat pemerintah provinsi bisa memfasilitasi kami ke Jakarta supaya dapat duduk bersama dan berbicara langsung dengan pemerintah pusat. Kita perlu membicarakan hal ini dari hati ke hati demi kebaikan Tanah Papua,” tuturnya. [SDR-R2]
