Manokwari, TABURAPOS.CO – Usulan pembangunan kantor DPR Papua Barat sudah masuk dalam program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana.
Sekretaris DPR Papua Barat, Frenky K. Muguri mengatakan, hal ini pun sudah dibahas di Manado, Sulawesi Utara, ketika Gubernur masih dijabat Dominggus Mandacan.
“Untuk penyediaan tanah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, termasuk tim appraisal dan Sekretariat DPR Papua Barat tinggal membangun komunikasi dengan pemilik hak ulayat,” ungkap Muguri kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.
BACA JUGA:Kejari Manokwari Buka Diri Dampingi Aparat Kampung
Sedangkan desain bangunan, ungkap dia, mengambil ciri khas dari 13 kabupaten dan kota di Papua Barat, baik hewan endemik maupun ukiran maupun atapnya.
Ditanya soal besaran anggaran yang diusulkan DPR Papua Barat, Muguri mengatakan, pengusulan anggaran itu diusulkan ketika dirinya belum menjabat Sekwan, sehingga dirinya tidak mengetahui besaran anggaran yang diusulkan. Ia menambahkan, setelah kebakaran kantor lama pada 2019 lalu, sambung Muguri, pembangunan kantor diusulkan melalui Bappeda, termasuk pembangunan Kantor MRP, lembaga kemasyarakatn di Sorong dan Fakfak. “Itu satu paket, kita sifatnya menunggu saja sampai saat ini,” katanya. [CR50-R1]
