MANOKWARI, TABURAPOS.CO – Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Manokwari sempat dipalang oleh tiga pengurus sekolah dasar (SD), Selasa (11/10).
Tiga pengurus sekolah yang melakukan pemalangan, dari SD YPPGI Mokwam, SD YPPGI Kig Puau, dan SD Sau Beba. Diduga, pemalangan ditengarai oleh karena tiga SD tersebut tidak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap 1, 2 dan 3 di tahun 2023.
“Kita palang kantor ini dari kemarin, karena tahun depan kita tidak dapat dana BOS tahap 1, 2, dan 3, kalau tahun ini kita masih dapatkan dana BOS,” ujar Kepala SD YPPGI Mokwam, Yohanes Wonggor kepada wartawan di Kantor Disdikbud, kemarin siang.
Menurutnya, penyebab tidak dapatnya dana BOS tahap 1, 2, dan 3 di tiga SD ini, karena operator sekolah terlambat mengirimkan data ke Disdikbud Manokwari, sehingga operator dinas terlambat mengirimkannya ke pusat, dan hal itu juga menurutnya merupakan tanggungjawab Disdikbud Manokwari.
“Tapi tadi kita sudah rapatkan, dengar penjelasan dari operator dan kepala dinas, sehingga palang sudah dibuka dan aktivitas kantor bisa berjalan normal kembali,”ujarnya.
Dirinya berharap, koordinasi antara operator sekolah dan operator dinas dapat lebih ditingkatkan agar persoalan yang sama tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Sebab, jika sekolah tidak mendapatkan bantuan dana BOS, sekolah akan mengalami kesulitan.
“Ini harus dikoordinir oleh operator sekolah agar ini tidak terjadi lagi terutama sekolah-sekolah yang berada di pinggiran. Untuk siswa ada 177 orang,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) SD Disdikbud Manokwari, Philipus Pattikayhatu menjelaskan, kesalahan tersebut berada di pihak sekolah, sebab setiap sekola memiliki user dan password masing-masing, begitu juga dengan dananya langsung ke rekening sekolah.
“Kita di dinas tidak bisa membuka itu tanpa seizin pihak sekolah dan sebelum mereka palang kantor, saya sudah menyampaikan keterlambatan laporan mereka, karena terakhir tanggal 31 Agustus harus sudah dilaporkan, karena terlambat sehingga pusat men-cut, sehingga tidak mendapatkan Bansos. Kami di dinas tidak mengada-ada,” jelasnya.
BACA JUGA: Dalam Pemberitahuan Tidak Ada Kronologis Ongki Saputra Kabur dari Lapas Manokwari
Pattikayhatu menyarankan agar tiga SD tersebut bisa memiliki operator masing-masing yang bertugas untuk menginput data-data yang diperlukan dengan tepat waktu untuk mendapatkan bansos dari pemerintah pusat.
“Sebaiknya lebih bagus satu sekolah satu operator supaya kita di dinas bisa pantau itu, dan operatornya harus orang yang di sekolah itu, yang mengetahui kondisi sekolah,” pungkasnya.
Dari pantauan Tabura Pos, usai pertemuan palang pintu kantor yang berada di Jl. S. Condronegoro kemudian dibuka. [SDR-R3]
