• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Selasa, Juli 1, 2025
  • Login
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
No Result
View All Result
Home POLHUKRIM PARLEMENTARIA

Kegiatan dari Dana Otsus Harus Melibatkan Pengusaha Asli Papua

TaburaPos by TaburaPos
19/10/2022
in PARLEMENTARIA, POLHUKRIM
0
Kegiatan dari Dana Otsus Harus Melibatkan Pengusaha Asli Papua

Anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Yan A. Yoteni

0
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

Manokwari, TABURAPOS.CO – Anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Yan A. Yoteni mengatakan, dirinya telah menerima aspirasi dari Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).

Dimana, kata Yoteni, mereka mengeluh dan mempertanyakan kegiatan–kegiatan yang bersumber dari dana Otsus yang diperuntukan bagi pengusaha asli Papua.

“Mereka menyampaikan kepada saya bahwa, ada kurang keterbukaan pengelolaan dana Otsus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mansel terkait peruntukannya,” kata Yoteni kepada Tabura Pos di kediamannya, belum lama ini.

Lebih lanjut, kata Yoteni, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat sudah melaksanakan transfer dana Otsus ke kabupaten dan kota.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemkab Mansel agar dalam penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari dana Otsus harus dapat melibatkan KAPP.

BACA JUGA: Pemerintah Manokwari Sedang Mengejar Ketertinggalan

“Jadi kegiatan fisik maupun non fisik yang bersumber dari dana Otsus, baik pengelolaan maupun peruntukan harus melibatkan KAPP. Karena anggarannya sudah ditransfer ke kabupaten kota, silahkan berurusan di kabupaten kota masing–masing,” ujar Yoteni.

Ditambahkan Yoteni, persoalan transparansi pengelolaan dana Otsus ini mungkin bukan untuk Mansel saja, tetapi untuk 12 kabupaten dan 1 kota se Papua Barat.

“Sekali lagi, semua dana yang bersumber dari dana Otsus harus melibatkan pengusaha asli Papua yang ada di kabupaten kota,” tandas Yoteni. [FSM-R4]

Previous Post

Pemerintah Manokwari Sedang Mengejar Ketertinggalan

Next Post

LP3BH Manokwari Temui Korban, Keluarga Korban, dan Saksi ‘Wasior Berdarah 2001’

Next Post
LP3BH Manokwari Temui Korban, Keluarga Korban, dan Saksi ‘Wasior Berdarah 2001’

LP3BH Manokwari Temui Korban, Keluarga Korban, dan Saksi ‘Wasior Berdarah 2001’

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ADVERTORIAL ASTON

iklan

Browse by Category

  • BINTUNI
  • BUDAYA & PARIWISATA
  • DAERAH
  • DIKKES
  • EKBIS
  • HUKUM & KRIMINAL
  • KABAR PAPUA
  • KAIMANA
  • KESEHATAN
  • LINTAS NUSANTARA
  • LINTAS NUSANTARA
  • LINTAS PAPUA
  • MANOKWARI
  • MANSEL
  • NASIONAL
  • PAPUA BARAT
  • PAPUA BARAT DAYA
  • PARLEMENTARIA
  • PEGAF
  • PENDIDIKAN
  • POLHUKRIM
  • TELUK WONDAMA
  • Uncategorized
  • VIDEO

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!