• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Minggu, Juni 29, 2025
  • Login
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
No Result
View All Result
Home POLHUKRIM PARLEMENTARIA

Pemalangan Disebut Menghambat Investasi Dinilai Tidak Masuk Akal

TaburaPos by TaburaPos
09/03/2023
in PARLEMENTARIA
0
Pemalangan Disebut Menghambat Investasi Dinilai Tidak Masuk Akal

Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor

0
SHARES
76
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

Manokwari, TABURAPOS.CO – Pemalangan yang dilakukan masyarakat di kampung-kampung membuat para investor enggan untuk berinvestasi di wilayah Papua Barat, dianggap tidak masuk akal.

Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor justru mempertanyakan sejauhmana perangkat daerah, baik eksekutif dan legislatif melakukan lobi ke pusat atau negara asing untuk mengundang investor berinvestasi di wilayah Papua Barat.

“Alasan pemalangan menjadi penyebab ketidakhadiran para investor di Papua Barat, tidak masuk akal. Siapa yang hari ini melakukan lobi-lobi ke tingkat internasional agar investor masuk ke Papua Barat,” ujar Wonggor kepada para wartawan di Aston Niu Hotel, Manokwari, belum lama ini.

Dikatakan Ketua DPR, kemungkinan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw  baru diundang ke Mexico, tetapi apa yang sudah dikerjakan instansi teknis di lingkungan Pemprov Papua Barat? “Tidak ada yang melakukan lobi-lobi ini,” tukasnya.

Untuk itu, Wonggor berharap bahwa jangan membawa alasan masyarakat melakukan pemalangan di kampung-kampung, kemudian menghambat kepentingan provinsi.

Ditegaskan Ketua DPR, eksekutif mempunyai tanggung jawab besar terhadap kehadiran investor di wilayah Papua Barat, sedangkan pada prinsipnya, legislatif siap mendukung apa yang dikerjakan eksekutif, dengan catatan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta Provinsi Papua Barat.

“Jadi, sekali lagi, jangan alasan pemalangan di kampung menjadi hambatan bagi investor di Papua Barat,” tukas Wonggor. [FSM-R1]

Previous Post

Ditresnarkoba Polda Papua Barat Berhasil Bekuk Seorang Remaja dan 6,2 Kg Ganja

Next Post

Pemprov Papua Barat Siapkan Pelayanan Satu Atap Bagi Nelayan

Next Post
Pemprov Papua Barat Siapkan Pelayanan Satu Atap Bagi Nelayan

Pemprov Papua Barat Siapkan Pelayanan Satu Atap Bagi Nelayan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ADVERTORIAL ASTON

iklan

Browse by Category

  • BINTUNI
  • BUDAYA & PARIWISATA
  • DAERAH
  • DIKKES
  • EKBIS
  • HUKUM & KRIMINAL
  • KABAR PAPUA
  • KAIMANA
  • KESEHATAN
  • LINTAS NUSANTARA
  • LINTAS NUSANTARA
  • LINTAS PAPUA
  • MANOKWARI
  • MANSEL
  • NASIONAL
  • PAPUA BARAT
  • PAPUA BARAT DAYA
  • PARLEMENTARIA
  • PEGAF
  • PENDIDIKAN
  • POLHUKRIM
  • TELUK WONDAMA
  • Uncategorized
  • VIDEO

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!