‘Saroi pasang badan bila masyarakat bakar Kantor Balai Jalan di Papua Barat’
Manokwari, TP – Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Yosias Saroi, merasa geram kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kekesalan Bupati Pegaf itu, lantaran janji Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pegaf, selama tenggat waktu dua tahun tidak kunjung ada realisasinya dari Kementerian PUPR.
Saroi mengutarakan, beberapa tahun lalu, Presiden Jokowi, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pegaf dengan salah satu agenda meninjau perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan serta lainnya.
Dalam lawatannya itu, kata Saroi, Presiden berjanji akan membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Pegaf selama kurun waktu dua tahun. Akan tetapi, janji kepala negara tersebut tidak terealisasi sampai sekarang.
Menurutnya, belum terealisasinya janji Presiden membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Pegaf sampai sekarang, lantaran Kementerian PUPR tidak dapat meneruskan dan mengerjakan janji kepala negara tersebut.
“Pak Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Pegaf, waktu itu berjanji selama dua tahun akan membangun infrastruktur jalan di Pegaf. Namun, kami memaklumi karena ada pandemi Covid-19, sehingga kami berharap tahun 2023-2024 janji Presiden bangun jalan dan jembatan di Pegaf sudah tuntas, karena apa, masyarakat sudah menunggu,” kata Yosias Saroi dalam rapat koordinasi bersama Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Helson Siagian dan perwakilan Kementerian PUPR dan Kementerian Perdagangan melalui zoom metting, di Aston Niu Manokwari, Senin (13/12).
Saroi bahkan mengungkapkan, saat mendampingi Presiden, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, melalui jalan darat dengan menumpangi mobil double cabin, sehingga mengetahui secara langsung kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pegaf.
“Saya berharap saat Bapak Menteri PUPR bawa mobil sendiri dari Manokwari ke Pegaf bukan ajang untuk menikmati off road, tetapi dapat melihat kondisi jalan dan jembatan di Pegaf seperti apa. Saya pikir ini sudah lengkap kepala negara, kepala pemerintahan dan bapak Menteri PUPR sudah datang, tapi belum ada realisasi. Saya berharap, PUPR sebagai menteri teknis selama tiga tahun kepemimpinan Presiden bisa selesaikan jembatan dan jalan,” ujar Saroi.
Saroi tidak menampik sudah ada pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 1,4 kilo meter dari araf Prafi sampai Minyambou dan pembangunan ruas jalan yang lain.
Akan tetapi menurut Saroi, pekerjaan jalan tersebut lebih banyak dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, bukan dari kantor atau balai perwakilan Kementerian PUPR di Papua Barat.
“Saya tidak menyangkal berkat atau berkat pembangunan di dearah saya itu sudah ada, tapi tindaklanjut sampai ibukota Pegaf dan juga dari Manokwari ke Pegaf dan juga dari Mansel ke Pegaf, itu yang kami akan tunggu, karena pekerjaan yang kencang sekarang ini dari PU Provinsi, jangan sampai apa yang diharapkan masyarakat Pegaf dengan kedatangan Presiden bisa lebih cepat, tetapi tidak terjadi. Dan saya lihat dari PU Provinsi yang masuk kerjakan,” ungkap Saroi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Pegaf, Yosias Saroi mengaku akan memasang badan jika masyarakat Pegaf meluapkan kekesalan mereka karena terlalu lama menunggu realisasi janji Presiden dengan cara membakar kantor perwakilan Kementerian PUPR yang ada di Papua Barat.
“Kalau masyarakat tuntut janji Presiden dan turun kantor Balai Jalan yang ada di Papua Barat, silahkan bakar, karena kantor itu ada di wilayah tanah adat, saya yang nanti tanggung jawab masuk penjara, gara-gara kepala negara datang, pak Menteri PUPR datang, tapi janji dua tahun selesaikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak ditepati,” ujarnya.
Intinya harap Saroi, janji Presiden untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pegaf, harus bisa dimulai tahun 2023. Jika tidak, maka sudah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden dan Kementerian PUPR.
“ Intinya 2023 dimulai, jangan jalan ditempat, kalau provinsi banyak ambil alih berarti tidak ada kepercayaan terhadap Presiden dan pak menteri tersayan. Jadi, saya berharap jangan sampai kantor balai yang ada di Papua Barat masyarakat bakar, karena tunggu terlalu lama, kalau masyarakat bakar saya yang akan bertanggung jawab,” pungkas orang nomor satu dijajaran Pemkab Pegaf dengan nada kesal. [SDR-R4]
