Manokwari, TP – Program bus sekolah yang dikelolah Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Manokwari, sudah tidak berjalan.
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas PKP Kabupaten Manokwari, Ronald Sabami mengakui, program bus sekolah yaitu pengantaran anak sekolah pada pagi hari, sudah tidak berjalan kurang lebih tiga tahun.
“Iya, benar sudah tidak lagi beroperasi sekitar tiga tahun lalu,” kata Sabami kepada Tabura Pos di kantornya, Jumat (6/9/2024) akhir pekan kemarin.
Sabami mengungkapkan, sudah tidak ada subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah daerah menjadi kendala besar yang membuat akhirnya program bus sekolah ini mandek.
“Waktu masih berjalan karena masih ada subsidi. Tapi sekarang sudah tidak ada subsidi maka sudah tidak berjalan. Sedangkan, kita ketahui bus beroperasi butuh bahan bakar,” ungkapnya.
Sabami mengungkapkan, para orang tua yang anaknya merasakan program bus sekolah, sempat mempertanyakan kenapa sampai program tersebut sudah tidak berjalan lagi.
Menurut orang tua, kata Sabami, program bus sekolah ini sangat membantu masyarakat dalam segi ekonomi. Dengan adanya program bus sekolah, orang tua merasa ongkos transportasi anaknya ke sekolah lebih hemat.
“Waktu berjalan kita sudah atur koridor bus jemput anak sekolah jam 5 pagi sudah jalan karena jam 7 pagi itu anak-anak sudah masuk sekolah. Dan program ini bisa menghemat uang ojek orang tua. Bayangkan dari Bakaro ke sekolah bisa Rp20.000, tapi dengan program itu sangat membantu,” ungkapnya.
Dia menambahkan, terdapat delapan bus yang dioperasikan Dinas PKP Kabupaten Manokwari untuk program bus sekolah. Hanya saja, sejak tidak adanya subsidi operasional, bus-bus itu terpaksa dikomersilkan sesuai permintaan dan kebutuhan.
“Sekarang bus itu hanya layani masyarakat. Misalnya ada permintaan dari gereja. Dari situ bisa dapat pemasukan untuk operasional dan perawatan,” jelasnya.
Sabami menambahkan, meskipun dikomersilkan, bus hanya bisa melayani di dalam kota Manokwari dan tidak sampai ke dataran Warmare, Prafi, Masni dan Sidey (Warpramasi)
“Karena bus ini bantuan dari kementerian dan kondisinya sudah tidak maksimal. Sehingga, untuk keselamatan kita sementara tidak layani ke Warpramasi,” pungkasnya.
Untuk sementara, kata Sabami, dari delapan bus yang dikelolah Dinas PKP Kabupaten yang beroperasi hanya enam bus. Sedangkan, dua bus sedang rusak dan dalam perawatan.
“Untuk bantuan bus PON kabupaten tidak dapat. Waktu itu dikasih provinsi dan dari provinsi dikasih ke Perum DAMRI,” tandanya. [SDR-R4]
