Manokwari, TP – Sebanyak 319 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menerima surat keputusan (SK) kenaikan pangkat reguler per-April 2025.
Rinciannya, 13 ASN menerima kenaikan pangkat Golongan IV dengan jabatan pembina, 152 ASN Golongan III jabatan penata, dan sebanyak 154 ASN Golongan II dengan jabatan pengatur.
SK kenaikan pangkat secara simbolis diserahkan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani untuk Abdul Salim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari pangkat Pembina IVA menjadi Pembina tingkat I IVB.
Masrullah dari Inspektorat, dari pangkat Penata Tingkat I IIID menjadi Pembina IVA, Lodi Dowansiba dari Dinas Sosial, dari pangkat Penata IIIC menjadi Penata Tingkat I IIID.
Selanjutnya, Abdul Kadir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dari pangkat Penata Muda tingkat I IIIB menjadi Penata IIIC, Rofelin A. Tanatti dari Dinas Kesehatan, dari pangkat Penata Muda IIIA menjadi Penata Muda Tingkat I III B.
Kemudian, Jhon P. Waroy dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua Barat, dari pangkat Pengatur Muda IIA menjadi Pengatur Muda Tingkat I IIB, Anton I. Dowansiba dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dari pangkat Pengatur IIC menjadi Pengatur Tingkat I IID, Irmayani dari Dinas Kehutanan, dari pangkat Pengatur Muda Tingkat I IIB menjadi Pengatur IIC, dan Steff K dari Dinas Kehutanan, dari pangkat Pengatur Tingkat I IID menjadi Penata Muda IIIA.
“Mewakili pimpinan daerah, saya sampaikan selamat atas kenaikan pangkat. Semoga dengan kenaikan pangkat ini, kinerja semakin baik, kontribusinya semakin konkrit, dan rajin,” kata Lakotani usai menyerahkan SK kenaikan pangkat, kemarin.
Menurut Wakil Gubernur, kalau bekerja dengan baik dan jujur, jalannya akan baik ke depan. Dikatakan Lakotani, para kepala dinas yang saat ini ada, dulu mengikuti proses sejak awal sebagai staf sampai menjabat sebagai pimpinan.
“Tidak tiba-tiba mereka diangkat menjadi pimpinan. Demikian juga gubernur, memulai karir di birokrasi dari bawah sebagai staf. Apapun tugas kita, marilah kita kerja dengan baik, laporkan kepada pimpinan dan kinerja kita tidak ada yang bisa dibohongi,” tegas Lakotani.
Ia mengungkapkan, kalau bekerja baik, sekali diberi tugas dan tanggung jawab lalu dikerjakan dengan baik, tentu ke depan pimpinan akan memberi tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi.
“Di mana-mana, pimpinan akan memberi tugas dan tanggung jawab kepada orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab,” ujar Lakotani.
Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Herman Sayori mengatakan, pada tahun ini, 319 ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat diusul untuk kenaikan pangkat.
Rinciannya, kata Sayori, 7 ASN diusulkan naik pangkat dari Golongan IV A ke Golongan IV B, 6 ASN diusulkan naik pangkat dari III D ke Golongan IV A dan 9 ASN diusulkan naik pangkat dari III C ke Golongan III D.
Kemudian, 11 ASN diusulkan naik pangkat dari Golongan III B ke Golongan III C, 128 ASN diusulkan naik pangkat dari Golongan III A ke Golongan III B, 4 ASN diusulkan naik pangkat dari Golongan II D ke Golongan III A dan Golongan II, terdapat 29 ASN diusulkan naik pangkat dari Golongan II C ke Golongan II D.
Ia menambahkan, 1 ASN diusulkan naik pangkat dari Golongan II B ke Golongan II C, sedangkan 124 ASN diusulkan naik pangkat dari Golongan II A ke Golongan II B.
“Pengusulan kenaikan pangkat dilakukan secara reguler dan sebanyak 319 PNS yang diusulkan kenaikan pangkat ini khusus di April 2025,” kata Sayori kepada para wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/4/2025).
Ia mengatakan, pengusulan kenaikan pangkat dilakukan berdasarkan usulan setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Diutarakannya, saat ini, terdapat 6 kali kenaikan pangkat dalam setahun, terhitung mulai tanggal (TMP) pegawai negeroi sipil.
Sayori menyebut, TMT Desember-Februari, tetapi terlambat pengusulan kenaikan pangkat, tetapi baru muncul di TMT April 2025, lalu ada TMT Juni, TMT Agustus, TMT Oktober, dan TMT Desember.
“Dalam setahun 6 kali pengusulan kenaikan pangkat. Jika ada pengusulan kenaikan pangkat dan persyaratannya belum terpenuhi akan kami usul pada bulan berikutnya,” ujar Sayori.
Dijelaskannya, sesuai mekanisme dan proses, maka pengusulan kenaikan pangkat diusulkan Kasubbang Kepegawaian di setiap OPD ke BKD, kemudian ditindaklanjuti dengan pengusulan kenaikan pangkat dari BKD ke BKN.
“Jadi, pengusulan kenaikan pangkat akan kami tindaklanjuti ke BKN dan akan dinilai persyaratannya sesuai sistem yang ada,” pungkas Sayori. [FSM-R1]
