Ransiki, TP – Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer pada apel gabungan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) dinilai menurun drastis hingga 70 persen, lantaran kehadiran di apel hanya 30 persen.
Hal ini disampaikan Bupati Mansel, Bernard Mandacan, S.IP, saat memimpin apel gabungan OPD di Halaman Kantor Bupati Mansel, Jumat (9/5) pagi.
Ia menuturkan, dari jumlah kehadiran pegawai baik ASN dan tenaga honorer di apel, sudah menentukan bahwa pegawai tidak serius membangun daerahnya sendiri.
“Kalau keadaan begini terus kapan kita bisa maju, kapan kita mau membangun daerah, kapan kita bisa membangun masyarakat kita,” ucap Bupati Bernard.
Lanjut dia, yang terpilih menjadi ASN dan tenaga honorer adalah mereka yang dipilih Tuhan untuk mengabdi di atas tanah ini. Kesempatan itu, tidak dimiliki semua orang, maka yang sudah diberikan kesempatan menjadi pegawai harus bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu dengan serius, mau bekerja dengan hati yang tulus dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan.
“Bapak-ibu kalau tidak jadi ASN pasti ribut, tapi ketika diberikan kesempatan menjadi ASN, pake pakaian keki dan kacamata, naik motor baru trus menghilang. Saya berharap keadaan ini bisa berubah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, setelah balik dari kegiatan kedinasan di Jakarta, dalam waktu dekat semua Pimpinan OPD akan diundang rapat evaluasi. Sambung dia, Pimpinan OPD wajib mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan dengan sumber DAU dan DAK dan apa target kedepan.
Dia menyatakan, karena struktur kepemimpinan di OPD sudah lama berjalan dan ada yang sudah jenuh dengan jabatannya, maka dalam waktu dekat sudah dilakukan pergantian Pimpinan OPD dan Bendahara OPD.
Bernard mengatakan, sudah mengetahui kondisi dan permainan di OPD, ada orang yang masih berstatus pegawai di kabupaten lain, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari tetapi masih bisa menerima gaji dari OPD di Lingkungan Pemkab Mansel, maka harus ditertibkan, terutama Bendahara OPD yang tidak bekerja jujur dan serius.
“Dari hasil sidak di OPD kami sudah memastikan siapa Kepala OPD yang akan tetap tinggal dan siapa yang tidak, siapa yang rajin membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mencari sumber anggaran, pasti dipertimbangkan,” tegas Bupati Bernard.
Menurut dia, pasca efisiensi anggaran, nilai APBD Kabupaten Mansel Tahun Anggaran 2025 sangat kecil karena pemotongan anggaran yang besar-besaran.
Bahkan, nilai APBD Kabupaten Mansel tahun ini sudah tidak menunjang untuk membangun daerah ini apalagi dengan mimpi yang besar namun apa daya.
Bupati Bernard pun meminta, dengan kondisi yang ada, Pimpinan OPD supaya jangan tidur tetapi selalu ke Pemerintah Provinsi untuk bangun koordinasi dan komunikasi untuk menjemput bola. Bukan sebaliknya, hanya tidur dan tunggu bola.
Di akui Bupati Bernard dia mempunyai mimpi yang besar untuk membangun daerah, membangun masyarakat dan tanah ini dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Maka, sangat dibutuhkan Pimpinan OPD yang bisa melobi program dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, untuk membangun daerah ini.
Dirinya menegaskan, politik sudah selesai maka marilah membangun kekeluargaan sebagai adik dan kaka, sebagai keluarga besar untuk membangun tanah dan negri ini. Manokwari Selatan ibarat Rumah Kaki Seribu, menjadi tempat berlindung bagi semua suku maka harus dijaga bersama-sama. [BOM]
