Manokwari, TP – Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat tahun 2025-2029 harus menjawab tantangan pembangunan di daerah dengan
memperhatikan keberpihakan terhadap orang asli Papua (OAP), transformasi ekonomi, serta penguatan pelayanan dasar sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan juru bicara Fraksi Partai Golkar, DPR Papua Barat, Ahmad Kuddus dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat di Aston Niu Hotel Manokwari, belum lama ini.
Dikatakan, Kuddus pentingnya memastikan visi, misi dan program prioritas, RPJMD harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi lokal.
Menurutnya, sebagai bentuk tanggung jawab konstitusi dan keberpihakan pada kepentingan rakyat, Fraksi Partai Golkar menyampaikan catatan strategis yang menekankan relevansi program terhadap misi, konteks wilayah dan urgensi pembangunan Papua Barat.
Untuk itu, lanjut dia, berikut sejumlah catatan strategis Fraksi Partai Golkar terhadap program prioritas dimaksud diantaranya.
Sebut Kuddus, misi pertama, meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial bahwa. Dimana, pentingnya percepatan peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan.
Termasuk penguatan infrastruktur, tenaga medis, serta layanan kesehatan primer hingga rujukan. Salah satu prioritas utama Adalah pengembangan rumah sakit provinsi menjadi rumah sakit rujukan tipe B.
Hal ini, sambung dia, guna memastikan ketersediaan layanan spesialistik yang lebih lengkap dan merata bagi seluruh masyarakat di Papua Barat.
Disamping itu, lanjut dia, relokasi dan reinstitusi Fakultas Kedokteran Universitas Papua dari Kabupaten Sorong ke Kabupaten Manokwari dimana universitas induk berada.
Tentunya, langkah ini untuk memastikan kesesuaian tata kelola kelembagaan serta optimalisasi pemanfaatan Rumah Sakit Provinsi Papua Barat sebagai rumah sakit pendidikan.
Misi kedua, lanjut dia, meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah yang influsi. Dimana, Fraksi Partai Golkar merekomendasikan prioritas pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan tiap daerah.
Adapun rincian dorongan Fraksi Partai Golkar untuk pengiatan ekonomi di setiap kabupaten se Papua Barat diantaranya.
Kabupaten Fakfak, pihaknya mendorong penguatan industri perikanan, serta hilirisasi komoditas pala dan kakao sebagai produk unggulan ekspor yang memiliki nilai historis dan pasar internasional.
Kemudian, Kabupaten Kaimana, dukungan pada perikanan tangkap dan pengembangan budidaya rumput laut berbasis masyarakat pesisir, sebagai sektor andalan ekonomi biru (blue economy).
Sedangkan di Kabupaten Teluk Bintuni, sambung dia, adanya optimalisasi peran daerah dalam pengembangan industri gas alam cair (LNG), serta pengolahan sagu dan produk turunannya sebagai pangan lokal strategis.
Kabupaten Pegunungan Arfak, Pengembangan komoditas kopi arabika khas dataran tinggi Arfak dan penguatan destinasi wisata agro berbasis budaya dan lanskap alam.
Kabupaten Manokwari Selatan, peningkatan kapasitas peternakan rakyat dan komoditas hortikultura untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.
Kabupaten Manokwari, Peningkatan produksi padi, penguatan peternakan, serta pengelolaan perikanan laut dan air tawar untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, IKM, BUMKAM, dan Kelompok Produktif sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan berbasis rakyat, program prioritas penguatan ekonomi kerakyatan hendaknya berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal dan kelompok produktif di Papua Barat.
Lebih lanjut, tambah Kuddus, pada misi ketiga, pihaknya mendorong pembangunan pertanian yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan melalui skema kemitraan antar daerah (Sister City), seperti inisiatif kerja sama antara Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Cianjur, guna mendukung transfer pengetahuan, teknologi pertanian, serta penguatan kapasitas petani lokal.
Menurut Fraksi Partai Golkar, model kolaboratif ini diyakini mampu mempercepat peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan Papua Barat.
Hal ini, sambung dia, sejalan dengan semangat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
Disamping itu, pihaknya menekankan pentingnya pengembangan skema perhutanan sosial dan jasa lingkungan sebagai alternatif ekonomi berbasis wilayah adat.
“Inisiatif ini tidak hanya bertujuan melindungi hutan dan wilayah adat sebagai ruang hidup masyarakat adat, tetapi membuka peluang ekonomi yang adil dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, sekaligus memperkuat peran masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam perlindungan ekologi dan pembangunan daerah,” ujar Kuddus.
Sementara itu, tambah dia, pada misi keempat, pihaknya mendorong peningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas.
“Kami mengusulkan program prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan di wilayah perdesaan, pesisir, dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” tambah Kuddus.
Lebih lanjut, kata dia, pada misi kelima, pihaknya merekomendasikan penguatan kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah dalam konteks menjaga harmoni sosial dan kohesi masyarakat.
Sebab, sambung dia, pelestarian Situs-situs keagamaan sebagai Warisan Sejarah dan Identitas Kultural Papua Barat. Ini dapat dijalankan melalui program pelestarian situs-situs keagamaan bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah Papua Barat sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya, memperkuat nilai-nilai toleransi antarumat beragama, serta membangun kesadaran sejarah kolektif masyarakat.
Sementara itu, pada misi keenam, Fraksi Partai Golkar mendorong adanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju good governance guna mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan responsif.
Langkah ini, sambung dia, merupakan langkah strategi menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan adaptif berbasis data dan teknologi. Transformasi ini diyakini menjadi fondasi terciptanya pemerintahan daerah yang cerdas dan tanggap terhadap dinamika zaman.
Terakhir, kata dia, optimalisasi Otonomi Khusus untuk Menyejahterakan Orang Asli Papua di Papua Barat, maka pihaknya merekomendasikan, Penguatan Basis Data Orang Asli Papua (OAP) sebagai Fondasi Kebijakan Afirmatif yang Tepat Sasaran.
Pengembangan dan pemutakhiran data Orang Asli Papua (OAP) hendaknya dilaksanakan secara, transparan, akuntabel, dan terintegrasi lintas sektor.
Data tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan afirmatif yang lebih tepat sasaran, termasuk program seperti Kartu Papua Barat Pintar, Kartu Papua Barat Sehat, serta program stimulan UMKM khusus bagi OAP.
Dengan basis data yang kuat, pemerintah daerah dapat menjamin keberlanjutan perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua secara berkeadilan, pungkas Kuddus. [FSM-R5]
