Surabaya, TP – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat, Dr. M. Bachri Yasin, SE, MM telah melalui tahap akhir Diklat Kepemimpinan Tingkat II (PKN II), Rabu (8/10/2025).
Dr. Bachri Yasin, SE, MM dalam mengikuti Diklat PKN II ini mengusung proyek perubahan tentang transformasi sistem retribusi secara manual atau konvensional menuju digital yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah (SAMARIA) Papua Barat.
Ia mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena proses dari awal, mulai penyusunan proposal hingga sampai akhir, merupakan tahapan implementasi yang memang benar-benar dilakukannya.
“Ini benar-benar saya lakukan dengan menggerakkan teman-teman Bapenda Papua Barat berkolaborasi bersama seluruh perangkat daerah Pemda Provinsi Papua Barat secara keseluruhan hingga saat ini saya pertanggungjawabkan di depan penguji yang merupakan Profesor Ekonomi dari Universitas Brawijaya yaitu Prof. UNTI LUDIDGO, SE, M.Si. Ak,” ucapnya.
Ia menyebutkan bahwa masukan dari penguji saat pertanggungjawaban laporan implementasi SAMARIA Papua Barat ini berupa penyempurnaan yang merupakan bagian dari tahapan jangka menengah dan jangka panjang.
Ia berharap, SAMARIA Papua Barat ini yang menjadi ikon di Bapenda dan juga Pemda Papua Barat bisa diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah dalam mengelola retribusi daerah.
“Bahkan Gubernur Papua Barat Bapak Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa SAMARIA adalah orang-orang baik dan menjadi roh dalam melangkah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat yang juga merupakan Mentor, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP menyampaikan bahwa SAMARIA Papua Barat adalah proyek perubahan yang dilaksanakan sebagai salah satu syarat PKN tingkat II bagi pejabat eselon II.
Menurutnya, dari sisi substansinya berhubungan dengan upaya pemda secara sistematis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Kita ketahui bersama bahwa semua daerah baik provinsi maupun kabupaten berjuang untuk menggali potensi-potensi yang bisa meingkatkan pendapatan asli daerah karena saat ini ketergantungan kita dari dana transfer pusat ke daerah sangat besar,” kata Ali Baham.
Ia menuturkan bahwa ada dua cara yakni ekstensifikasi dan identifikasi. Ekstensifikasi yakni mengoptimalkan sebuah sistem yang bisa efektif sehingga bisa menghimpun potensi-potensi PAD.
“Dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bapenda Papua Barat, Dr. M. Bachri Yasin, SE, MM terkait dengan SAMARIA Papua Barat menjadi acuan kita yang telah memiliki dasar hukum peraturan gubernur ini selanjutnya wajib untuk bisa diimplementasikan pada seluruh perangkat daerah di Provinsi Papua Barat,” tuturnya.
Dirinya merasa senang karena bisa mengikuti proses dari awal hingga akhir. “Saya melihat hasilnya sangat baik,” tutupnya. [K&K-R2]
