Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua Barat untuk menyusun jadwal pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 lebih awal.
Langkah percepatan ini menyusul keterlambatan penetapan APBD Provinsi Papua Barat pada 2025, sekaligus upaya membenahi siklus penganggaran daerah agar lebih tepat waktu dan tertata.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan, kebijakan sinkronisasi jadwal pembahasan siklus anggaran lebih awal, sangat diharapkan.
Ia mengatakan, ketika Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua Barat sudah menyusun dan menetapkan jadwal tahunan DPR Papua Barat, setidaknya TAPD Provinsi Papua Barat duduk bersama untuk segera melakukan sinkronisasi jadwal dan pembahasannya.
“Setidaknya kita harus duduk bersama-sama antara Banggar dan TADP Papua Barat supaya dapat dilihat agenda DPR seperti apa, demikian juga agenda TAPD seperti apa supaya kita bisa harmonisasikan,” jelas Wonggor kepada Tabura Pos di Auditorium PKK Arfai, Manokwari, belum lama ini.
Menurut Ketua DPR, ketika dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi jadwal dari Banggar dan TAPD, maka jadwal tersebut menjadi panduan terhadap DPR Papua Barat dan TAPD untuk membahas anggaran dengan tepat waktu.
“Sebenarnya sinkronisasi dan harmonisasi jadwal ini merupakan harapan kami ke depan,” katanya seraya berharap ke depan siklus pembahasan anggaran tidak lagi mengalami keterlambatan seperti sebelumnya.
Wonggor menjelaskan, dengan adanya komitmen Gubernur dan Ketua TAPD Provinsi Papua Barat tentang sinkronisasi jadwal pembahasan siklus anggaran ini, maka ke depan, kemungkinan penetapan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 bisa berjalan sesuai mekanisme perundang-undangan.
Sebenarnya, kata dia, Pemprov dan DPR Papua Barat harus mematuhi siklus pembahasan anggaran, karena dari sinkronisasi jadwal ini akan disusun setiap bulan agenda apa yang dilakukan.
Dirinya mencontohkan, mulai dari April, agenda apa yang dibahas, lalu Juni sampai Agustus, agenda apa yang harus dibahas dan dituntaskan sesuai siklus anggaran.
“Pembahasan siklus anggaran induk seharusnya ditetapkan pada bulan apa. Inilah harapan kami ke depan agar siklus anggaran di Papua Barat bisa berjalan tepat waktu dan tidak lagi terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandas Wonggor. [FSM-R1]
