Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bekerjasama dengan Polda Papua Barat untuk menangani sejumlah isu penting, antara lain legalitas pertambangan rakyat, persiapan Pesparawi tahun 2026, pemulihan keamanan di Distrik Moskona Kabupaten Teluk Bintuni, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan.
Komitmen itu terungkap dalam pertemuan antara Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., dengan Gubernur, Drs. Dominggus Mandacan yang didampinggi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere yang berlangsung di Kantor Gubernur, Senin (9/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Kapolda Papua Barat yang didampinggi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Barat menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan Pemprov untuk membentuk tim terpadu yang dikordinir langsung Gubernur dalam menangani aktivitas pertambangan liar.
Menurutnya, persoalan ini bersifat kompleks sehingga perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Terkait Pesparawi, kami mengantisipasi kehadiran Presiden RI, sehingga persiapan pengamanan akan dilakukan secara maksimal untuk menjamin suasana aman dan damai,” ujar Papare.
Polda Papua Barat juga mendapatkan tugas untuk mendukung program penanaman jagung guna ketahanan pangan. Papare menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melibatkan banyak petani dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
Mengenai kondisi di Distrik Moskona, Papare menyampaikan bahwa masyarakat meminta penarikan aparat yang ditempatkan di tiga pos Brimob di daerah tersebut. Sebagai tindakan sementara, personil Brimob telah ditarik kembali ke Kabupaten Teluk Bintuni.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mandacan menjelaskan bahwa legalitas pertambangan rakyat telah dijamin melalui Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), dan Peraturan Daerah (Perda). Saat ini telah dikonsepkan Peraturan Gubernur, yang setelah dilengkapi akan menjadi dasar pemberian izin pertambangan rakyat untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.
“Terkait Pesparawi, kami telah mengajukan permohonan bantuan kepada Menteri Perhubungan untuk fasilitas kapal hotel terapung dan penerbangan langsung Jakarta-Manokwari. Kami juga menghubungi Kementerian Pertahanan untuk fasilitasi pesawat Hercules, serta memohon kehadiran Presiden pada acara tersebut,” ungkap Mandacan.
Untuk ketahanan pangan, Pemprov memiliki program penyediaan bibit yang akan segera diimplementasikan untuk mendukung kegiatan Polri.
Mengenai kondisi masyarakat di Moskona pasca kejadian di Aifar Timur, Forkopimda Papua Barat bersama Pemkab Maybrat telah melakukan kunjungan langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memberikan pemahaman serta kepastian keamanan. Akibatnya, masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing.
“Kami akan menjadwalkan kunjungan ke Distrik Moskona dalam waktu dekat untuk memberikan kepastian keamanan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengungsi,” tandas Mandacan. [*FSM-R2]
