Manokwari, TP – Ketua Komite III DPD-RI, Filep Wamafma berkomitmen mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari.
Sebab, Polbangtan tidak dibangun di seluruh Indonesia dan Polbangtan Manokwari menjadi satu-satunya Polbangtan yang berada di tanah Papua.
“Kalau pun Polbangtan Manokwari di bawah Kementerian Pertanian, bukan berarti pemda mengabaikan keberadaannya di daerah,” ujar Wamafma usai sosialisasi Empat Pilar MPR-RI terhadap mahasiswa dan mahasiswi Polbangtan Manokwari, Selasa (10/3/2026).
Menurut Wamafma, pemda harus serius memperhatikan seluruh jenjang pendidikan di Papua Barat, termasuk Polbangtan Manokwari sebagai investasi pendidikan dan dampaknya akan kembali ke daerah ini.
Dirinya mencontohkan Polda Papua Barat yang secara struktural ada di pusat, tetapi Pemprov Papua Barat bisa memberikan hibah ke Polda atau kementerian lain. “Jadi, tidak ada alasan pendidikan itu dibeda-bedakan,” tukasnya.
Untuk itu, Wamafma mendesak Pemprov Papua Barat mendukung pembangunan pendidikan di Papua Barat tanpa terkecuali, karena lulusan dari Polbangtan Manokwari akan membawa nama Polbangtan Manokwari, Papua Barat dan jika sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi indikator Papua Barat maju.
“Saya sudah sampaikan ke Direktur Polbangtan Manokwari, saya akan ke Jakarta memanggil Kementerian Pendidikan, khususnya Pendidikan vokasi dan bersama Direktur akan bertemu Gubernur Papua Barat agar bisa menjajaki kerja sama peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Polbangtan Manokwari,” ungkap Wamafma.
Ia berharap Pemprov maupun pemkab di tanah Papua bisa berkontribusi terhadap Polbangtan, karena ini menjadi satu-satunya Polbangtan yang memberikan edukasi vokasi terhadap anak-anak di tanah Papua.
Lanjut Wamafma, semua provinsi dan kabupaten di tanah Papua, seharusnya berkontribusi terhadap Polbangtan Manokwari agar mampu menjawab kebutuhan pangan di setiap daerahnya.
“Ini mahasiswa vokasi dan mereka siap bekerja dan tidak akan melibatkan pemda lagi untuk meminta lapangan pekerjaan, karena mereka siap bekerja dengan sendirinya,” tegas Wamafma.
Sementara Wakil Direktur III Polbangtan Manokwari, L. Fangohoi mengatakan, pihaknya sangat antusias terhadap kunjungan kerja (kunker) Ketua Komite III DPD-RI, mau menyempatkan waktu berkunjung ke Polbangtan Manokwari.
“Kami sudah berdiri sejak tahun 60-an dari Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) sampai perubahan status menjadi Polbangtan. Kami sangat senang karena kami mengalami berbagai kendala di sini,” kata Fangohoi kepada para wartawan usai sosialisasi, kemarin.
Menurut Fangohoi, kemungkinan Pemprov maupun pemkab berpendapat Polbangtan adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian di daerah, sehingga sejumlah permohonan aspirasi peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan selalu diabaikan.
Dikatakannya, kehadiran Polbangtan Manokwari untuk mendidik anak-anak putra daerah dan anak-anak Nusantara, dengan persentase 60 persen putra dan putri daerah serta 40 persen Nusantara.
Fangohoi menjelaskan, Polbangtan Manokwari adalah pendidikan vokasi, sehingga dengan adanya kebijakan nasional terkait swasembada pangan, maka pihaknya yang mengawali swasembada padi di Provinsi Papua Selatan.
“Pada prinsipnya kami siap jika ada kerja sama dari Pemprov maupun pemkab di wilayah Papua Barat dalam rangka implementasi swasembada pangan. Kami memiliki SDM yang unggul dan siap dipakai,” klaim Fangohoi. [FSM-R1]
