Manokwari, TP – Ombudsman Perwakilan Papua Barat melakukan sidak dan monitoring ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan dan Anak Manokwari pada Selasa (31/3/2026).
Kedatangan Kepala Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana beserta jajarannya bertepatan dengan pelaksanaan ujian kesetaraan Paket A, B, dan C untuk 26 warga binaan, yang diselenggarakan oleh PKBM Penabur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Andai, Distrik Manokwari Selatan.
Amus Atkana menyatakan bahwa kolaborasi antara PKBM Penabur dan Lapas Perempuan dan Anak Manokwari merupakan langkah positif dan seyogianya mendapat dukungan dari pemerintah melalui instansi terkait, karena pendidikan itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
“Langkah positif ini perlu didorong dan dimajukan bersama. Beberapa hal perlu diperhatikan, terutama terkait sarana dan fasilitas belajar seperti meja dan kursi, yang masih perlu dilengkapi. Saat ini, warga binaan harus meminjam kursi dari salah satu sekolah di Manokwari untuk mendukung proses ujian,” ujarnya kepada Tabura Pos pada Kamis (2/4).
Ia menekankan pentingnya dukungan afirmatif bagi warga binaan yang menjalani pembinaan. PKBM yang telah mendedikasikan energi dan biaya perlu mendapatkan dukungan sarana (seperti komputer) dan finansial untuk membangun sumber daya manusia (SDM) anak bangsa.
Dari sidak ini, lanjut Atkana, Ombudsman Papua Barat melihat perlu adanya ruang pembinaan anak, ruang belajar bagi anak. Untuk proses kegiatan belajar perlu dibangun kolaborasi dengan instansi terkait, karena peserta didik baik dari sekolah normal maupun kesetaraan perlu tercatat dalam Data Peserta Didik (DAPODIK) agar memiliki hak yang sama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi .
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Dinas Pendidikan perlu memberikan dukungan bagi pendidikan khusus ini yang termasuk dalam kategori pendidikan luar sekolah (PLS). Kolaborasi dan koordinasi sangat diperlukan untuk membangun SDM anak Papua di masa Otonomi Khusus (OTSUS),” pungkas Atkana.[K&K-R2]
