Ransiki, TP – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bersama Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, melepas pengiriman perdana 1,7 ton produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) jenis Kulit Masohi asal Kampung Yarmatum menuju Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini turut disaksikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto, serta Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) setempat. Pengiriman ini menjadi bukti nyata keberhasilan program Papua Barat Produktif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis potensi alam.
Pengiriman 1,7 ton Kulit Masohi tersebut merupakan hasil produksi KPS Hutan Daerah Kampung Yarmatum. Acara ditandai dengan penyerahan dokumen muat serta penyerahan bantuan alat produksi kepada kelompok masyarakat, antara lain alat pengolahan nilam dan pala.
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas daerah dan memberdayakan masyarakat lokal menuju Papua Barat Emas 2041.
“Jangan jadi bos, kita sendiri yang harus terlibat. Kita sering tidak memanfaatkan berkat Tuhan, akhirnya orang luar yang mengambil keuntungan besar sementara kita hanya mendapat sedikit. Hutan ini milik orang Papua, khususnya Orang Arfak, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tegas Mandacan.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang benar, berbeda dengan aktivitas pertambangan emas ilegal yang selama ini justru dikuasai oleh pihak luar tanpa memberikan manfaat maksimal bagi pemilik ulayat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyinggung soal efisiensi anggaran, di mana 50 persen anggaran perjalanan dinas dialihkan untuk program Cerdas, Sehat, dan Produktif, serta mengingatkan pentingnya menjaga toleransi, menjaga generasi muda dari miras dan narkoba, serta menjaga alam untuk anak cucu.
Potensi Ekonomi Capai Rp4 Miliar
Kepala Dinas Kehutanan, Jimmy W. Susanto, menjelaskan bahwa pengiriman ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Secara transaksi, 1,7 ton Kulit Masohi bernilai Rp85 juta di tingkat petani, namun estimasi nilai ekonomi tahunan dari komoditas ini bisa mencapai Rp4 miliar berdasarkan rencana kerja 2026.
“Saat ini di Mansel sudah terbentuk 15 KPS. KPS Yarmatum adalah yang pertama dan satu-satunya yang tercatat resmi dalam sistem perizinan (SIPO) di wilayah kerja BPHL XVI Manokwari. Proses ini sudah melalui jalur legal lengkap dan membayar PNBP ke negara,” jelas Jimmy.
Selain Kulit Masohi, potensi lain yang siap digarap meliputi Kulit Lawang, Damar, Sagu, hingga wisata alam. Jika dikelola dengan manajemen baik, potensi ini bisa menjadi pilar kesejahteraan tanpa merusak hutan. [BOM-R2]
