Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan meminta para bupati se-Provinsi Papua Barat menyamakan persepsi dan menyinkronkan tujuan pembangunan untuk Papua Barat.
Menurut Mandacan, rapat kerja adalah forum koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
Dikatakannya, beberapa hal menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur dengan kementerian terkait, diantaranya meningkatkan sinergitas dan harmonisasi program lintas sektor, mengidentifikasi permasalahan, dan tantangan pembangunan di daerah, merumuskan langkah strategis penguatan ekonomi daerah.
Selain itu, lanjutnya, menghimpun masukan terhadap raperdasi pelaku usaha orang asli Papua (OAP), membahas penyusunan rapergub basis data tunggal OAP, dan mendorong percepatan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan OAP.
Dalam bidang pemerintahan, Gubernur meminta penataan daerah (terkait pemekaran). Saat ini, kata dia, dinamika usulan pemekaran wilayah menjadi perhatian bersama pemerintah daerah.
Berdasarkan data pada Biro Pemerintahan, tercatat kurang lebih 938 usulan pemekaran kampung persiapan dan 12 usulan pemekaran kabupaten atau kota.
Ia mengutarakan, batas wilayah antar-kabupaten masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dan harus diselesaikan, yakni Kabupaten Manokwari
Selatan dan Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, serta Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat Daya.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi terus mendorong percepatan penyelesaian melalui koordinasi dan fasilitasi lintas daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Gubernur dalam Rapat Kerja (Raker) Bupati se-Provinsi Papua Barat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (16/4/2026).
Gubernur juga menekankan pentingnya peran para bupati dalam memantau perkembangan standar pelayanan minimal (SPM) di setiap kabupaten yang masih tergolong rendah.
Diutarakannya, para bupati harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah di wilayah masing-masing guna mengetahui tingkat efektivitas, manfaat, serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Evaluasi itu, lanjut Mandacan, penting untuk memastikan setiap kerja sama yang dilakukan benar-benar memberikan nilai tambah, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan.
“Melalui evaluasi, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penguatan kerja sama ke depan agar lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” katanya.
Raker ini mempunyai makna strategis sebagai forum koordinasi dan konsolidasi dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Sekaligus, tindak lanjut atas pertemuan yang dilakukan dengan sejumlah Menteri di Jakarta, beberapa waktu lalu, diantaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menekankan pentingnya pengembangan desa wisata dan desa tematik, percepatan digitalisasi desa, penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal serta percepatan pembangunan kawasan daerah tertinggal.
Menteri Sosial mendorong usulan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Perdagangan memberikan perhatian pada pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat, pengembangan pasar tematik berbasis potensi unggulan daerah serta peningkatan kualitas sarana perdagangan yang sehat, aman, dan tertata.
Menteri Pertanian, dalam pertemuan, membahas tentang pentingnya pemberdayaan petani lokal melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses terhadap teknologi pertanian modern serta penguatan rantai pasok dan akses pasar.
Menurut Menteri Pertanian, Pemerintah Pusat berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan yang terarah dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di Provinsi Papua Barat.
Dukungan diarahkan pada pengembangan komoditas strategis, seperti penanaman singkong yang ke depan diproyeksikan sebagai bahan baku produksi etanol serta pengembangan komoditas unggulan, seperti pala dan kakao yang pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi dan luas lahan yang tersedia di Papua Barat.
Sementara Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menekankan pendanaan abadi Pembangunan berkelanjutan bagi Papua Barat merupakan suatu langkah strategis yang perlu dirancang secara komprehensif guna menjamin keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan.
Dalam konteks ini, pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan harus diiringi kebijakan yang berorientasi jangka panjang, yakni menyisihkan Sebagian hasil eksploitasi sumber daya alam sebagai dana abadi. Dana abadi diharapkan menjadi instrumen keuangan yang berkelanjutan untuk membiayai berbagai program prioritas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui mekanisme ini, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Papua Barat tidak hanya memberi manfaat sesaat, juga diwariskan kepada generasi mendatang dalam bentuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Untuk itu, diperlukan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lain untuk merumuskan kebijakan yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana abadi, sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat secara berkelanjutan. [SDR-R1]
