Kartu Papua Barat Produktif, Terobosan Baru Ukur Capaian Ekonomi Lokal

Manokwari, TP  – Guna memastikan ketepatan sasaran dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, Forum Ekonomi Papua Barat Produktif mengusulkan diterapkannya instrumen bernama “Kartu Papua Barat Produktif”.

Ketua Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian, Levinus Wanggai, menjelaskan bahwa kartu ini berfungsi sekaligus sebagai identitas dan alat pengukur kinerja program bagi pelaku usaha lokal, terutama dalam proyek percontohan Kawasan Ekonomi Terpadu yang saat ini sedang disusun bersama berbagai pemangku kepentingan.

Gagasan ini muncul sebagai tindak lanjut arahan Wakil Presiden kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif. Dari situlah kemudian dibentuk forum yang bertugas membangun kemitraan dengan instansi terkait guna merumuskan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.

“Forum ini tidak terlepas dari misi pembangunan nasional, di mana percepatan pembangunan dan menjadikan Papua produktif menjadi salah satu prioritas utama,” ujar Levinus saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Keuangan Negara (GKN) Arfai, Manokwari, Rabu (15/4/2026).

Dalam konsep yang dirancang, forum juga menyiapkan rencana induk proyek percontohan bernama “Kawasan Terpadu Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian”. Program ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan ekonomi berbasis kekayaan lokal yang nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan di berbagai wilayah di Papua.

Kawasan tersebut akan mengintegrasikan berbagai kelompok dan sektor ekonomi dengan tujuan memperkuat kedudukan pelaku usaha lokal, khususnya masyarakat asli Papua. Di sinilah peran kartu yang diusulkan menjadi sangat penting.

“Dengan adanya kartu ini, kami dapat memastikan siapa saja pelaku ekonomi yang benar-benar mendapatkan manfaat, serta capaian setiap program dapat diukur secara jelas dan nyata,” jelasnya.

Levinus menilai bahwa selama ini pola pembangunan ekonomi di Papua masih bersifat administratif dan belum dapat diukur dampaknya secara langsung, terutama dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Melalui konsep baru ini, pihaknya ingin mengubah pola lama yang cenderung bersifat konsumtif menuju ke arah kegiatan ekonomi yang produktif.

“Kami berharap dana yang dialokasikan ke daerah tidak hanya habis secara pencatatan administrasi, melainkan dapat berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal gagasan ini agar dapat berjalan dengan baik,” harapnya. [FSM-R2]