Bintuni, TP – Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya selebaran anonim di media sosial yang berisi seruan aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026 mendatang di wilayah Teluk Bintuni.
Ketua DPD GSBI Papua Barat, Yohanes Akwan,menegaskan bahwa selebaran yang beredar tersebut tidak diterbitkan maupun dikeluarkan oleh pihaknya.
“Jika GSBI mengeluarkan pengumuman atau seruan apa pun, pasti identitas organisasi lengkap beserta logo resmi tertera jelas. Jadi dapat dipastikan selebaran yang beredar itu bukan dari kami,” tegas Akwan saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan GSBI di Teluk Bintuni masih tetap ada, meskipun saat ini aktivitas di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sedang dalam keadaan vakum. Namun demikian, komunikasi dan koordinasi terkait penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan tetap berjalan dengan baik.
“Di Teluk Bintuni kami tetap ada dan eksis, hanya saja struktur kepengurusan di tingkat cabang sedang vakum. Namun koordinasi soal masalah-masalah buruh tetap kami lakukan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Akwan menyampaikan bahwa untuk peringatan May Day tahun ini, pihaknya telah mengambil kebijakan untuk tidak menggelar aksi demonstrasi atau unjuk rasa di seluruh wilayah Papua Barat. Keputusan ini diambil meskipun pihak pusat telah mengeluarkan seruan aksi secara nasional.
“Kami memilih untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan di wilayah ini. Meski demikian, kami tetap mendukung penuh perjuangan dan aspirasi para buruh dengan cara-cara yang lebih konstruktif,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Akwan juga mengingatkan seluruh pengusaha dan perusahaan yang beroperasi di Teluk Bintuni maupun seluruh Papua Barat agar senantiasa memperhatikan dan memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan buruh dan pencari kerja, untuk mendukung langkah yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Disebutkannya, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, bahkan telah membawa permasalahan tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPD RI. Hal ini dinilai sebagai upaya serius yang patut didukung bersama, terutama mengingat daerah ini menjadi lokasi berdirinya proyek strategis nasional seperti BP Tangguh dan Genting Oil.
“Kita harus mendukung langkah Bapak Bupati yang sudah berjuang hingga ke pusat. Ini demi kepentingan kita semua,” ujarnya.
Sebagai Direktur YLBH Sisar Matiti, Akwan juga menyatakan lembaganya siap memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi para buruh yang menghadapi permasalahan hukum di tempat kerja.
Di akhir pernyataannya, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan terpengaruh oleh informasi maupun isu-isu yang tidak jelas sumbernya, seperti selebaran anonim tersebut.
“Hati-hati dengan informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan sampai kita terpecah belah akibat isu yang dilempar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pesannya.[*CR25-R2]




















