Minim Anggaran, Kendaraan Operasional BPBD Mangkrak dan Pemantauan Lapangan Terhambat

Manokwari, TP – Kinerja dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat dinilai belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran yang dinilai sangat minim, sehingga berdampak langsung terhadap ketersediaan sarana prasarana operasional dan mobilitas petugas di lapangan.

Kondisi ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Papua Barat, Marthen Kocu, SH., MH, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Ia menyayangkan kondisi tersebut, mengingat lembaganya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib yang memiliki peran krusial dalam pelayanan dasar dan menjaga keselamatan masyarakat.

“Kami ini OPD urusan wajib yang bersentuhan langsung dengan keselamatan jiwa masyarakat. Namun sayangnya, anggaran yang diterima sangat terbatas, bahkan jauh di bawah plafon anggaran yang diterima oleh tingkat Biro di lingkungan Sekretariat Daerah,” ungkap Kocu.

Dampak paling nyata dari keterbatasan dana ini terlihat pada kondisi alat utama sistem penanggulangan bencana, terutama armada kendaraan operasional. Saat ini, banyak kendaraan dinas milik BPBD yang tidak terawat dan tidak layak jalan, bahkan ada yang tidak bisa dioperasikan sama sekali karena tidak ada biaya perbaikan dan pemeliharaan.

Kocu menegaskan, kondisi ini sangat berbahaya, tidak hanya menghambat tugas, tetapi juga membahayakan keselamatan petugas.

“Bayangkan, saat ada bencana personel berusaha menyelamatkan korban, tapi kendaraan yang digunakan tidak layak pakai. Alih-alih menyelamatkan korban, justru petugasnya sendiri bisa menjadi korban karena kondisi armada yang rusak. Hal ini tentu sangat kami hindari, namun kondisi saat ini memaksa kami harus berhati-hati,” jelasnya.

Selain masalah sarana transportasi, keterbatasan anggaran juga berdampak pada fungsi pengawasan, mitigasi, dan pemantauan wilayah. Tanpa adanya dana operasional yang memadai, para staf kesulitan melakukan perjalanan dinas dan monitoring ke daerah-daerah di luar kota.

Padahal, pemantauan langsung ke lapangan merupakan kunci utama dalam manajemen bencana, guna mengidentifikasi potensi ancaman dan menyusun langkah antisipasi sejak dini. Jika hal ini terus terhambat, dikhawatirkan tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana akan menurun.

Melihat kondisi yang ada, Kocu berharap ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk meninjau kembali alokasi anggaran bagi lembaganya. Dukungan pendanaan yang memadai dinilai sangat penting agar BPBD dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, serta menjamin keselamatan dan perlindungan seluruh masyarakat di wilayah Papua Barat. [FSM-R2]