Wujudkan Misi ke-4, Bupati Teluk Bintuni Paparkan Tiga Produk UMKM Unggulan di Raker

Manokwari, TP  – Selain dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Kabupaten Teluk Bintuni juga memiliki beragam potensi sumber daya alam lokal yang terus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil bumi seperti sagu, ikan, udang, kepiting, hingga buah nanas, kini diolah menjadi produk unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang siap bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Hal ini dipaparkan langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibuy, dalam Rapat Kerja (Raker) Bupati se-Papua Barat yang digelar di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (16/4/2026).

Dalam paparannya, Bupati Manibuy menyoroti tiga produk unggulan andalan daerah yang saat ini terus dikembangkan, yakni olahan sagu, produk perikanan kaleng, dan sirup buah lokal.

D’TOMU, Olahan Sagu yang Sudah Dilirik PNG

Produk pertama yang diperkenalkan adalah D’TOMU, olahan berbahan dasar sagu yang berasal dari Distrik Tomu. Produk ini dikelola oleh Ernawati Kinder dan merupakan salah satu binaan BP Tangguh. Menurut Bupati, produk ini memiliki prospek pasar yang sangat menjanjikan bahkan sudah menarik minat pembeli dari Papua Nugini.

Meski demikian, pengembangan produk ini masih terkendala beberapa hal. “Saat ini masih berstatus industri rumah tangga karena terkendala administrasi, khususnya izin edar dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni saat ini tengah melakukan identifikasi kebutuhan, mulai dari pembangunan rumah produksi hingga penyediaan mesin-mesin pendukung guna meningkatkan skala usaha.

Ikan dan Kepiting Kaleng, Hasil Laut Melimpah

Dari sektor kelautan, produk andalan lainnya adalah ikan dan kepiting kaleng. Potensi sumber daya ikan sembilan atau manyu serta kepiting di wilayah ini dinilai sangat melimpah dan sangat layak untuk dikembangkan menjadi produk bernilai jual tinggi.

Saat ini telah tersedia fasilitas mesin produksi yang mampu menghasilkan hingga 1.000 kaleng per hari, yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Sama halnya dengan produk lainnya, kendala utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya dokumen legalitas seperti izin edar BPOM dan sertifikasi halal.

“Kami berharap pengembangan produk ini dapat menjadi kebanggaan daerah dan turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” harap Bupati.

Sirup Nanas Masyeta, Butuh Modernisasi

Produk unggulan ketiga adalah Sirup Nanas Masyeta yang dikelola oleh kelompok usaha AGROMOS di bawah pimpinan Piter Masakoda dari Suku Moskona. Produk olahan buah lokal ini dinilai memiliki cita rasa khas, namun masih membutuhkan sentuhan modernisasi teknologi serta penyempurnaan legalitas usaha.

Dengan pembenahan tersebut, diharapkan produk ini mampu menembus pasar modern seperti supermarket, hingga dapat dipasok untuk memenuhi kebutuhan industri di kawasan LNG.

Komitmen Dukung UMKM Naik Kelas

Bupati Manibuy menegaskan bahwa pengembangan sektor ini merupakan perwujudan dari misi keempat pemerintah daerah, yakni membangun ekonomi lokal berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Target kami jelas, yaitu membantu memenuhi seluruh standar produksi. Mulai dari penyediaan mesin modern, pembangunan sarana prasarana, hingga mempercepat proses perizinan BPOM dan halal. Kami ingin produk-produk Teluk Bintuni bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama di pasar,” tegasnya.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kendala yang ada dapat segera teratasi sehingga para pelaku UMKM dapat naik kelas dan kesejahteraan masyarakat pun semakin meningkat.

12 Usulan Program Prioritas

Selain memaparkan potensi ekonomi, Bupati Manibuy juga menyampaikan 12 usulan program prioritas sebagai bentuk sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten guna mengurangi kesenjangan ekonomi.

Beberapa poin penting yang diusulkan antara lain pembangunan Pelabuhan Muturi, revisi Perdasus Dana Bagi Hasil Migas, pembangunan pelabuhan dan bandara, serta kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMA/Sederajat tetap berada di kabupaten selama mampu membiayainya.

Selain itu, juga diusulkan percepatan pencairan PI 10 persen dari Genting Oil, pembangunan infrastruktur jalan, jaringan air bersih, pengembangan energi terbarukan, hingga penempatan tenaga pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat.

Usulan lainnya mencakup prioritas penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan, perubahan fungsi kawasan hutan melalui revisi RTRW, hingga penyelesaian masalah pengungsian di wilayah Moskona Utara dan Utara Jauh. [FSM-R2]