Orang Tua Desak Evaluasi Total Manajemen Sekolah
Manokwari, TP – Belasan siswa kelas 10 SMA Taruna Papua Barat harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, setelah diduga menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah siswa kelas 11. Kejadian yang viral di media sosial ini memicu kekecewaan dan desakan keras dari para orang tua korban agar kasus ini ditindak tegas hingga ke akar permasalahan.
Ketua Paguyuban SMA Taruna Angkatan 5 Kelas 10, Markus Waran, menyatakan menerima laporan langsung dari para orang tua bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 19.00 WIT.
“Saya selaku ketua paguyuban mendapat laporan bahwa telah terjadi pemukulan oleh kakak kelas terhadap adik kelas. Kami merasa sangat terpukul dan menyesal atas kejadian ini,” ujar Waran saat ditemui di RSAL Manokwari, Kamis (23/4/2026).
Dari keterangan yang diterima, para korban mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi, mulai dari luka ringan hingga ada yang mengalami cedera cukup serius sehingga memerlukan penanganan medis.
Waran mengungkapkan bahwa aksi kekerasan itu dilakukan dengan cara yang brutal. Pelaku diduga mematikan lampu di lokasi kejadian sebelum menyerang siswa yang lebih muda. Bahkan, diduga terdapat penggunaan benda keras seperti kayu dan besi sebagai alat pemukul.
“Kalau sekadar interaksi fisik yang masih dalam konteks pembinaan mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau sudah menggunakan alat seperti kayu dan besi, ini sudah tidak bisa ditoleransi sama sekali. Tindakan ini sama sekali tidak mencerminkan karakter sekolah Taruna yang seharusnya mendidik generasi pemimpin,” tegasnya.
Mantan Bupati Manokwari Selatan ini juga menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran aturan lain yang terjadi di lingkungan sekolah, di antaranya maraknya perilaku merokok yang tidak dikendalikan. Menurutnya, kondisi lingkungan yang tidak terawasi dengan baik turut memicu terjadinya perselisihan dan kekerasan antar siswa.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen sekolah, termasuk mempertimbangkan pergantian kepala sekolah dan jajaran pengelola yang dinilai gagal menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.
“Kami minta Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, hingga Bapak Gubernur turun langsung meninjau kondisi di lapangan. Usut tuntas kasus ini, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika memang ada masalah mendasar dalam pengelolaan, harus dibuka secara transparan agar segera diperbaiki,” pintanya yang juga merupakan orangtua salah satu korban.
Waran menambahkan, para orangtua dari berbagai daerah di Papua Barat telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum. Kasus ini akan segera dilaporkan ke kepolisian dengan melampirkan hasil visum et repertum sebagai bukti kuat.
“Jika memang pihak pengelola tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, lebih baik dilakukan evaluasi total. Sekolah ini harusnya menjadi kebanggaan masyarakat, bukan justru mencoreng citra dunia pendidikan di Papua Barat,” pungkasnya. [SDR-R2]
