Deklarasi “Zero Halinar” Rutan Bintuni Komitmen Bersih dari HP Ilegal, Pungli dan Narkoba

Bintuni, TP – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bintuni menggelar apel deklarasi bertajuk “Zero Halinar” pada Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam memberantas peredaran handphone ilegal, pungutan liar, dan peredaran narkoba di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Apel yang berlangsung dengan khidmat tersebut diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan staf Rutan. Dalam amanatnya, pimpinan apel menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme seluruh petugas dalam menjalankan tugas, guna mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari berbagai praktik terlarang.

Kepala Rutan Kelas IIB Teluk Bintuni, Hamka Abdullah, melalui Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Ronal D. Siregar, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia.

“Seluruh petugas telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kami sepakat menolak segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dapat merusak citra serta kredibilitas institusi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026).

Selain pembacaan naskah deklarasi, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan dokumen komitmen bersama oleh seluruh peserta. Tindakan ini menjadi simbol keseriusan seluruh jajaran dalam menciptakan tata kelola lembaga yang bersih dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan pula perang total terhadap narkoba serta pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada peredaran handphone ilegal di dalam lingkungan rutan. Semangat tersebut diperkuat dengan seruan bersama yang disampaikan seluruh peserta, “Zero Narkoba dan HP adalah Harga Mati.”

Diharapkan melalui deklarasi ini, Rutan Kelas IIB Bintuni dapat menjadi contoh baik dalam penerapan sistem pemasyarakatan yang berintegritas, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat.[CR25-R2]