Over Kapasitas Siswa Jadi Akar Masalah di SMAN Taruna Kasuari

Manokwari, TP – Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, mengungkapkan bahwa kelebihan jumlah siswa atau over kapasitas yang terjadi selama dua tahun berturut-turut menjadi faktor utama pemicu terjadinya insiden penganiayaan di SMAN Taruna Kasuari.

Menurutnya, penerimaan siswa yang melebihi daya tampung sekolah berimbas pada minimnya fasilitas, sehingga aturan dan sistem pembinaan tidak dapat dijalankan secara maksimal.

“Selama dua tahun terakhir, penerimaan siswa baru selalu melebihi kuota yang diminta. Tahun pertama kuotanya 100 orang, yang diterima justru 160 orang. Tahun kedua kuota sama, masuk lagi 130 orang. Kondisi inilah yang menimbulkan berbagai persoalan,” jelas Dowansiba.

Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah siswa yang membengkak, fasilitas belajar, asrama, keamanan, hingga tenaga pendidik menjadi tidak seimbang dengan kebutuhan. Akibatnya, sistem pembinaan karakter yang menjadi ciri khas sekolah taruna tidak berjalan efektif.

Padahal, berdasarkan rencana awal yang disusun bersama Universitas Negeri Papua (Unipa), seharusnya dilakukan evaluasi mendalam setelah keluarnya angkatan pertama, termasuk mengadopsi standar dari SMAN Taruna Magelang sebagai sekolah rujukan. Namun hal tersebut tidak pernah terealisasi.

Terkait adanya isu banyaknya penerimaan siswa karena titipan pihak tertentu, Dowansiba menyatakan hal itu terjadi sebelum ia menjabat. “Hal itu bisa dikonfirmasi kepada kepala dinas sebelumnya, karena dua tahun tersebut di bawah kepemimpinannya,” ujarnya.

Untuk ke depannya, ia menegaskan akan memperketat pengawasan. Tidak akan ada lagi penerimaan siswa melebihi batas yang telah ditetapkan. Ia menyebutkan bahwa setiap tahunnya, Pemprov Papua Barat menganggarkan dana operasional sebesar lebih dari Rp40 miliar untuk sekolah tersebut.

“Kalau kapasitas dan fasilitasnya hanya sanggup menampung sekian orang, ya harus dipatuhi. Bahkan sampai saat ini pun sekolah ini baru menerima siswa laki-laki, belum menerima siswi perempuan. Jadi siapapun yang mengambil kebijakan harus melihat kondisi nyata, jangan terus menambah jumlah siswa jika tidak diimbangi fasilitas,” tegasnya. [FSM-R2]