Peringati Hari Otonomi Daerah Ke-30, Wujudkan Asta Cita Melalui Kemandirian dan Sinergi Pusat-Daerah

Manokwari, TP – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan dalam pidato resmi yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, dalam upacara bendera peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30. Kegiatan yang jatuh pada tanggal 25 April 2026 itu dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat dan dihadiri oleh seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta para Aparatur Sipil Negara lingkup pemprov, Senin (27/4/2026).

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini mengandung makna bahwa kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal menjadi kunci utama mewujudkan visi nasional. Hal ini hanya dapat tercapai melalui sinergi yang kuat dan terstruktur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan tercapai secara maksimal. Sinkronisasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional,” tegas Tito dalam amanatnya.

Menurut Mendagri, sinkronisasi tersebut dapat diwujudkan melalui enam strategi utama, yaitu: pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah; kedua, reformasi birokrasi berbasis hasil kerja yang diperkuat dengan digitalisasi dan inovasi; ketiga, penguatan kemandirian fiskal daerah; keempat, mendorong kolaborasi antardaerah; kelima, memfokuskan pembangunan pada layanan dasar dan pengentasan ketimpangan; serta keenam, memperkuat stabilitas dan ketahanan wilayah.

Ia juga menekankan bahwa otonomi daerah memberikan ruang luas bagi pemda untuk berinovasi, namun tetap harus berjalan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional harus selalu dijaga agar tujuan pembangunan dapat tepat sasaran.

“Saya mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi,” tandasnya. [FSM-R2]