Senator PFM: Masyarakat Papua Lebih Butuh Kesehatan, Pendidikan dan Lapangan Kerja
Sorong, TP – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Paul Finsen Mayor menegaskan penolakannya terhadap penerapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah serta rumah subsidi bagi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Papua Barat Daya.
Pernyataan tegas itu disampaikannya usai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja di Kompleks Kokoda BTN Kota Sorong beberapa waktu lalu.
Menurut Paul yang akrab disapa PFM, program tersebut belum mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat setempat. Ia menilai alokasi anggaran dan fokus pembangunan seharusnya diarahkan terlebih dahulu pada peningkatan akses layanan publik dan kesempatan ekonomi, bukan pembangunan atau renovasi tempat tinggal.
“Saya tidak mengatakan program ini buruk atau salah, tapi untuk kondisi masyarakat Papua saat ini, ini bukan solusi yang tepat. Banyak warga kita yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, bagaimana mungkin mereka bisa memikirkan untuk merenovasi rumah atau membayar cicilan rumah subsidi?” tegasnya.
Senator asal Papua Barat Daya ini menjelaskan, ada tiga hal utama yang paling dibutuhkan saat ini, yaitu layanan kesehatan gratis, pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang luas.
“Logikanya sederhana: masyarakat harus sehat dulu supaya bisa mengikuti pendidikan. Setelah pintar dan terampil, mereka butuh pekerjaan yang layak agar punya penghasilan. Barulah setelah itu mereka mampu membangun atau memiliki rumah yang layak huni. Kalau urutannya dibalik, ya tidak akan pernah tercapai,” jelasnya.
Oleh karena itu, PFM meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi kembali kebijakan ini khusus untuk wilayah Tanah Papua. Ia juga menilai kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) baru-baru ini belum memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat asli.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program BSPS merupakan arahan langsung Presiden Prabowo sebagai upaya strategis memperbaiki kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat Daya.
“Kami ingin menghadirkan perubahan nyata. Untuk tahun anggaran 2026 saja, dialokasikan sebanyak 3.107 unit bantuan. Rinciannya 2.000 unit untuk wilayah pesisir, 607 unit di perkotaan, dan 500 unit untuk wilayah pedesaan,” ujarnya.
Program yang ditargetkan selesai dalam tahun ini juga diharapkan menimbulkan efek berganda bagi perekonomian daerah. Menurutnya, pelaksanaan proyek ini akan melibatkan banyak tenaga kerja, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi dari tingkat konsumen, pedagang, hingga produsen seperti petani dan nelayan.
“Orang yang bekerja pasti butuh makan, berbelanja, dan seterusnya. Rantai ekonomi ini akan hidup, membuka kesempatan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas,” pungkas Menteri.[CR24-R2]
