Gunakan Moda KEPI dan CAPI, BPS Targetkan Data Sensus Ekonomi Bisa Digunakan Akhir 2026

Manokwari, TP –  Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menargetkan seluruh pemangku kepentingan di daerah sudah dapat menggunakan data hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 paling lambat akhir tahun ini.

Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry, menyampaikan harapan tersebut mengingat proses pendataan kali ini sudah banyak menggunakan sistem digital yang dinilai lebih cepat dan akurat.

“Untuk pendataan door-to-door di lapangan, kita gunakan moda Kuesioner Elektronik atau KEPI yang juga dikenal dengan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Petugas langsung mengisi data melalui perangkat Android,” jelasnya saat ditemui di Swiss Belhotel Manokwari, belum lama ini.

Ia menambahkan, penggunaan moda konvensional atau Paper and Pencil Interviewing (PAPI) hanya akan diterapkan pada sebagian kecil kasus saja, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan jaringan komunikasi.

Sementara untuk pelaku usaha berskala besar, pengisian data dilakukan secara mandiri melalui website resmi atau email, sehingga prosesnya lebih efisien.

“Dengan sistem ini, pengumpulan dan pengolahan data bisa berjalan jauh lebih cepat. Target kita, hasil lengkapnya sudah bisa kita rilis dan digunakan publik sekitar Desember 2026 mendatang,” harapnya.

Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara serentak mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 mendatang. Untuk cakupan wilayah dua provinsi, BPS telah menyiapkan total 1.015 petugas lapangan yang tersebar merata.

“Sebanyak 479 petugas bertugas di wilayah Provinsi Papua Barat, dan 536 orang lainnya bertugas di Provinsi Papua Barat Daya. Mereka akan menjangkau seluruh wilayah yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota di kedua provinsi tersebut,” urainya.

Merry juga menegaskan bahwa penggunaan sistem digital ini merupakan bagian dari upaya efisiensi dan transformasi layanan menuju era digitalisasi. Berbagai kegiatan besar BPS saat ini sudah mulai meninggalkan metode pencetakan dokumen dalam jumlah banyak.

“Selain lebih hemat biaya, penggunaan teknologi juga meminimalisir kesalahan input data dan mempercepat penyajian informasi untuk perencanaan pembangunan daerah,” pungkasnya. [FSM-R2]