Berbagai Perkara Besar Ditangani, Mulai Penyelidikan Hingga Penetapan Tersangka
Sorong, TP – Hingga pertengahan tahun 2026 , penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan peningkatan yang sangat nyata dan signifikan. Berbagai kasus bernilai besar maupun kasus yang menyita perhatian publik kini sedang diproses aparat penegak hukum di seluruh tingkatan, mulai dari tahap pencarian bukti, penyidikan, hingga penetapan status tersangka.
Berdasarkan rekapitulasi dan rangkuman data liputan yang dihimpun Tim Redaksi Tabura Pos, kasus dengan angka kerugian negara terbesar terjadi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong pada Tahun Anggaran 2025.
Dalam perkara pengadaan barang dan jasa dengan total pagu anggaran mencapai Rp111,2 miliar tersebut, Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah resmi menetapkan tiga orang Aparatur Sipil Negara sebagai tersangka. Perkiraan nilai kerugian keuangan negara yang dialami mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp57,3 miliar.
Selain itu, perkara dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya untuk Tahun Anggaran 2024 juga sedang ditangani secara intensif. Penanganan perkara ini bahkan sudah naik ke tahap penyidikan, di mana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan telah resmi disampaikan kepada lembaga kejaksaan sebagai langkah hukum selanjutnya.
Di wilayah Kota Sorong, Kepolisian Resor Kota Sorong turut aktif mengungkap kasus dugaan korupsi dalam proses pengadaan pakaian dinas serta perlengkapan atribut bagi anggota dan pengurus Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Hingga saat ini sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dengan dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp715 juta.
Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua Barat Daya masih terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPR Provinsi. Sedikitnya lima orang yang terlibat dalam perkara ini masih menjalani serangkaian pemeriksaan mendalam dan berada di bawah pengawasan ketat tim penyidik.
Peningkatan ini belum berhenti sampai di sini. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Sorong disebutkan masih menjadi sasaran utama operasi dan pengawasan aparat penegak hukum sepanjang sisa waktu tahun 2026 ini.
Semakin banyaknya perkara yang diungkap dan diproses secara hukum ini dinilai sebagai sinyal kuat serta bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam mengawasi setiap rupiah anggaran daerah. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan ketat demi menjamin setiap dana publik digunakan sesuai peruntukannya dan mendukung pembangunan di provinsi termuda di Tanah Papua ini berjalan bersih dan sehat. [CR30-R2]
