Manokwari, TP – Koordinator KontraS Tanah Papua Wilayah Papua Barat, Mambrasar Musa, SH mengecam fungsi DPR Kabupaten Tambrauw di tengah krisis kemanusian yang melanda masyarakat di Kampung Bamusbama, Banfot, Bano, dan Dusun Salim, Distrik Feef.
Sebab, ia membeberkan, masyarakat dari keempat kampung tersebut mengalami penangkapan sewenang-wenang dan intimidasi aparat keamanan yang berujung pada pengungsian massal, pasca-pembunuhan 3 warga sipil pada Maret 2026.
“Kami KontraS Tanah Papua Wilayah Papua Barat mendesak DPRK Tambrauw membuka ruang dialog bersama masyarakat dan memberi jaminan keamanan terhadap warga di keempat kampung tersebut,” pinta Mambrasar kepada Tabura Pos via WhatApp, Senin (11/5/2026).
Ditambahkannya, pasca-kejadian, DPRK Tambrauw terkesan diam dan apatis terhadap persoalan dan situasi di Tambrauw, khususnya masyarakat yang berdomisili di keempat kampung, berdekatan dengan peristiwa pembunuhan tersebut.
Mambrasar menambahkan, kurang lebih seminggi terakhir, dirinya berada di Feef, tidak ada aktivitas wakil rakyat dari DPRK, bahkan kantor DPRK Tambrauw terlihat sepi.
Ia menguraikan, berdasarkan informasi yang diterima dari warga sipil dan sejumlah PNS bahwa anggota DPRK Tambrauw jarang berada di Feef.
Dikatakannya, sebagai wakil rakyat, semestinya mereka berada di garis terdepan untuk melindungi rakyat, terlibat secara kelembagaan dalam mengadvokasi situasi keamanan yang sekarang terjadi di Tambrauw.
Dirinya mengungkapkan, masyarakat sipil yang berada di keempat kampung sekarang menjadi korban penangkapan sewenang-wenang, dilanjutkan tindakan kekerasan dan penganiayaan.
Lanjutnya, sejumlah rumah warga dibongkar dan warga diintimidasi, dianiaya dengan tindakan kekerasaran, sementara DPRK secara kelembagaan juga individu justru diam atau tidak bersuara.
Akhirnya, kata Mambrasar, berdampak terhadap penegakan hukum secara sewenang-wenang oleh aparat keamanan di Tambrauw.
Setelah penangkapan secara membabi-buta oleh aparat keamanan terhadap 15 warga sipil mengakibatkan warga yang berdomisili pada keempat kampung tersebut memilih mengungsi meninggalkan kampungnya.
“KontraS Tanah Papua sudah menemui para pengungsi yang trauma dengan tindakan aparat keamanan, sehingga takut kembali ke kampungnya. Sebagian dari pengungsi bahkan menyatakan sikap mengosongkan kampung dan pergi tinggal di tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih aman,” terang Mambrasar.
Dengan situasi keamanan seperti ini, kata Mambrasar, KontraS Tanah Papua mendorong DPRK Tambrauw segera mengambil langkah strategis untuk berdialog bersama para pihak guna menyelesaikan konflik serta memberikan jaminan keamanan terhadap warga sipil pada keempat kampung tersebut. [FSM-R1]
